Karyawan PT. Bintang Prima Lestari Utama Mogok Kerja

ANALISAPUBLIK.COM | Deli serdang – Sebanyak 92 orang karyawan PT. Bintang Prima Lestari Utama (BPLU) mogok kerja sejak hari Jumat 24 Mei 2019 lalu sampai hari ini Selasa (28/5/2019). Aksi mogok tersebut bersumber dari adanya surat yang dikeluarkan perusahaan yang ditempel disalah satu tembok pabrik sekaligus nama-nama yang diputuskan hubungan kerja (PHK).

Tidak hanya sebatas PHK massal, PT. BPLU yang beralamat di jl. Bintang Terang No. 1 kecamatan Sunggal kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara masih memperkerjakan orang dengan membayar dibawah upah minimum yang sudah berlangsung puluhan tahun.

Salah satu pekerja, Meriani Marbun yang sudah bekerja selama sekitar 12 tahun mengatakan. “Kami diperkerjakan disini 8 jam kerja dibayar hanya Rp38.000 sampai Rp.42.000, tiap pekerja tidak sama rata pembayaran upah dan ada pun lembur kami hanya dibayar Rp 8.000 per satu jam setengah”.

Lanjutnya, “Kami mengharapkan pemerintah khusunya Dinas Ketenagakerjaan memperhatikan nasip kami, layakan kami penerima upah yang layak sesuai peraturan pemerintah yang berlaku dan daftarkan kami pekerja ini menjadi anggota BPJS dari perusahaan dan pekerjakan kami kembali sebagai mana mestinya.”

Sementara itu Dahlan Ginting
Ketua Umum Serikat Buruh Bersatu Indonesia (SBBI) mengatakan, “Aksi mogok kerja tersebut berawal dari PHK sepihak yang ditempel selembar kertas di salah satu dinding pabrik tampa ada perundingan dan pemberian surat kepada pekerja,” ujarnya.

Jelasnya lebih lanjut “Mereka sebenarnya bukan mau mogok kerja, karena dilarangnya mereka bekerja dengan secarik kertas berbentuk pengumuman, sebenarnya itu tidak layak secara administrasi. Ini akan terus berlanjut aksi mogok kerja jika pekerja tersebut belum ditarik bekerja kembali. Kita juga sudah mendesak dinas ketenagakerjaan provinsi sumatera utara untuk menerbitkan nota pemeriksaan menyangkut pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh PT. BPLU.”

“Perusahaan tersebut tiap bulan mengeluarkan 2 sampai 4 kontiner hasil produksi ke luar negeri. Jadi tidak mungkin perusahaan tersebut dibilang mengalami inflansi,” pungkasnya.

(Acong sembiring)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *