Beredar Video Oknum Kecamatan Diduga Melakukan Pungli Pembuatan E-KTP

Kepala Disdukcapil Riyanto : Petugas dilarang menerima upah atau melakukan pungli.

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Seorang oknum pegawai kecamatan diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada pemuda yang membuat E-KTP di kantor kecamatan Japah. Aksi pungli tersebut terekam kamera dan dipublikasikan melalui YouTube.

Dalam video berdurasi 9:33 menit yang diunggah akun Kebelet Creative pada 6 Juni 2019 lalu, diakhir video melihatkan cuplikan oknum pegawai kecamatan sedang menerima suatu barang yang berisi dua botol air mineral dan sebungkus rokok di ruang pelayanan publik kecamatan Japah.

Video berjudul “Film kampung Roro Mustiko Eps 1 Pungli E-KTP di kecamatan” telah ditonton 2.120 hingga Selasa (11/6/2019).

Berdasarkan keterangan yang diperoleh analisapublik.com dari pemilik akun mengatakan bahwa video tersebut berasal dari kiriman seseorang yang beralamat di Todanan.

Setelah ditelusuri, pengirim video tersebut bernama Haris Suhud dan menjelaskan bahwa video tersebut terjadi sebelum puasa kemarin dan pemuda di dalam video tersebut berinisial H.

Dirinya mendampingi temannya saat itu akan membuat E-KTP. Dikarenakan alat perekaman di kecamatan Todanan rusak, maka disarankan untuk mengurusnya ke kecamatan Japah.

Seketika itu juga, dia bersama temannya menuju ke kantor kecamatan Japah untuk mengurus pembuatan E-KTP temannya. Namun, usai mengurus pembuatan E-KTP tersebut, dia dan temannya dimintai uang oleh petugas. Karena uangnya kurang, akhirnya oleh petugas disuruh membeli rokok dan air mineral.

“Saya lupa tanggal kejadiannya, seingat saya sebelum puasa,” ucap Haris.

Saat klarifikasi di kecamatan Japah bertemu dengan yang bersangkutan, Zaenal M. dan membenarkan bahwa yang terekam video adalah dirinya dan menjelaskan bahwa pihaknya tidak meminta imbalan berupa barang tersebut.

“Memang benar itu saya. Karena situasi ramai, saya lupa yang memberi barang tersebut sebagai ucapan terima kasih atau bagaimana, saya gak tahu dan saya tidak meminta,” ungkap Zaenal.

Di tempat terpisah, Riyanto, S.Sos., M.Si Kepala Disdukcapil Blora saat dimintai keterangan di ruang kerjanya menjelaskan bahwa memang dalam peraturan petugas dilarang menerima upah atau melakukan pungli.

“Kalau itu sifatnya semacam balas jasa atas pelayanan memang gak boleh,” kata Riyanto.

Ketika ditanya mengenai sanksi apa yang akan diberikan kepada pegawai tersebut jika benar melanggar aturan, pihaknya akan melakukan konfirmasi untuk mengetahui keterangan dari pegawai tersebut.

“Untuk sanksi nanti kita akan konfirmasi terlebih dahulu untuk mendengarkan keterangannya (pegawai_red), sanksi pertama bisa berupa teguran,” pungkasnya.

(Arifin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *