Presiden Jokowi Terima Laporan Kecurangan Caleg Partai Pendukung

Babak baru kasus caleg Nasdem.

ANALISAPUBLIK.COM | Batam – Presiden Joko Widodo, melalui Kantor Sekretariat Presiden (KSP), menerima laporan aduan kecurangan calon legislatif Partai NasDem Kota Batam. Aduan itu dinilai penting karena pelaku kecurangan merupakan salah satu partai pendukung utama pemerintahan.

‘’Bapak Presiden Joko Widodo telah menerima surat yang dilayangkan oleh Gerakan Aktifis Kepulauan Riau atau Gravis, melalui kantor sekretariat presiden. Pihak KSP menyatakan surat tersebut sedang dipelajari untuk ditindak-lanjuti,’’ kata Presidium Gravis, Belly Maswara, di Batam, Kamis.

Pihak Staf Persiden (KSP), menyatakan pengaduan tersebut sangat diperlukan, mengingat persoalan demokrasi yang jujur dan adil merupakan perhatian Bapak Presiden.

‘’Serangan-serangan yang dilancarkan berbagai fihak kepada pemilu yang baru saja diselenggarakan, adalah tuduhan kecurangan. Sebab itu, pihak KSP menyatakan surat pengaduan yang dilayangkan warga Kepri itu masuk ke dalam kategori prioritas.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu, Gravis sebagai wadah berhimpunnya pemuda dan mahasiswa yang memiliki keprihatinan terhadap penyelenggaraan pemilu di Kota Batam, telah melayangkan aduan ke Presiden RI. Gravis menyayangkan pelaksanaan pemilu yang dikotori dengan suap atau money politic, di Partai NasDem, khususnya di Dapil Bengkong Batuampar untuk DPRD Kota Batam.

Peraih suara terbanyak, yang dalam hal ini jatuh ke tangan nomor urut 2 Asnawati Atiq, secara terang-terangan melakukan politik uang dengan melibatkan penyelenggara negara, yakni Lurah Sei Jodoh, yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tindakan tersebut dinilai mencoreng penyelenggaraan demokrasi di Kota Batam.

Sebagaimana amanat yang dicatat oleh Gravis, yang disampaikan Staf Presiden di KSP, bahwa tindakan politik uang merupakan perhatian Presiden sebagai Kepala Negara, dalam rangka memastikan demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik dan sesuai dengan kaidah demokrasi yang jujur dan adil.

‘’Adanya indikasi partai pemerintah melakukan tindakan tidak terpuji demi mencapai kekuasaan, merupakan perhatian Bapak Presiden,’’ ungkap Belly.

Berbagai media telah mengungkap fakta pelanggaran hukum yang dilakukan Asnawati Atiq, ditandai dengan laporan salah satu Ketua RT di Sei Jodoh, Kecamatan Batuampar Kota Batam, Elisman Siboro, pada tanggal 10 Mei 2019 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam. Laporan diterima oleh staf sekretariat Bawaslu Denny Siallagan, dan diakui telah diterima oleh komisioner Bawaslu, Bosar Hasibuan.

Dalam laporan disebutkan, bahwa Asnawati Atiq, lewat Kepala Lurah, seorang ASN, bernama Ulik Mulyawan, telah menyuap warga sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta), dengan memberikan uang cash sebanyak Rp 100.000.000,- dan cek kontan 2 lembar masing-masing Rp 50.000.000,- sehingga total dana yang diserahkan mencapai Rp 200.000.000,-.

Sebagai reaksi terhadap pelanggaran hukum itu, sekelompok warga dari forum Peduli Hukum, yang terdiri atas warga Bengkong, melakukan demonstrasi ke Bawaslu pada 17 Mei 2019 lalu. Mereka meminta instansi itu segera menindaklanjuti laporan warga, agar mendiskualifikasi caleg yang terbukti menyuap (money politic).

Pihak kepolisian kemudian, pada hari yang sama, menyatakan bahwa Polresta Barelang, mengaku prihatin dengan kasus yang terjadi tanpa kordinasi dengan pihak kepolisian. Sebagai bagian dari penegak hukum dalam penyelenggaraan pemilu, kepolisian telah memiliki Sentra Penegakan Hukum Terpadu (sebagai bagian dari penyelenggara pemilu pada penindakan pelanggaran hukum).

Namun sangat disayangkan, pihak Gakumdu tidak dilibatkan dalam penghentian kasus oleh Bawaslu secara sepihak. Akibatnya, kasus tersebut berkepanjangan dan dilanjutkan dengan laporan ke Presiden oleh Gravis. Surat yang sama telah dilayangkan juga ke sejumlah instansi, antara lain DKPP di Jakarta, KPU di Jakarta, Bawaslu di Jakarta, Menko Polhukam di Jakarta, Kapolri di Jakarta, Jaksa Agung di Jakarta, Mendagri RI di Jakarta, Komisi ASN di Jakarta, Ombudsman RI, DPP Partai NasDem di Jakarta, DKPP Provinsi Kepri di Tanjungpinang, KPU Provinsi Kepri di Tanjungpinang, Bawaslu Kepri di Tanjungpinang, Kapolda Kepri, Kejati Kepri, Ombudsman Kepri, dan Kapolres Barelang.

(IWAN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *