Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jatim : Jual Seragam Bisa Dianggap Melanggar Undang-undang Konsumen

ANALISAPUBLIK.COM | Ngawi – Carut Marut dunia pendidikan terkait pengadaan seragam sekolah kembali menjadi buah bibir warga ngawi,kain seragam sekolah yang dijual sangat mahal belum termasuk ongkos jahit dinilai sangat memberatkan wali murid.

Analisapublik mendapatkan laporan dari warga yang tidak mau disebutkan namanya ini menceritakan anaknya yang baru masuk duduk dibangku sekolah Madrasah dimintai pembayaran kain seragam sekolah yang harganya mencapai 1 juta lebih,”ini sangat mahal sekali, kalau saya menolak takut mengganggu psikologis anak saya,” katanya pada Senin (12/8).

Tidak hanya itu warga Ngawi yang berprofesi sebagai pengamen badut jalanan juga mengeluhkan harga kain seragam sekolah anaknya yang baru masuk SMP,dipatok 700 ribu tanpa edaran ataupun kwitansi harga detailnya dan harga tersebut belum ongkos jahitnya ,”pekerjaan apa saja saya jalani demi anak saya bisa sekolah,saya kuli bangunan dan baru sekitaran dua bulanan ini saya dan istri nyambi jadi pengamen badut untuk memenuhi kebutuhan khususnya biaya sekolah anak saya,”tegasnya.

Melihat masalah ini,Ketua YLPK (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen) Jatim Said Sutomo mengatakan bahwa penjualan kain seragam oleh sekolah bisa dikaitkan dengan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,Wali murid mempunyai hak yang harus dilindungi sebagai konsumen.

Said juga melihat dugaan pelanggaran UU Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.Sekolah bisa dianggap memonopoli uang seragam apabila terbukti memaksa wali murid membeli kain seragam di sekolah”Jika terkait dugaan monopoli,Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus turun tangan menyelidiki kasus ini dalam lingkungan pendidikan khususnya dilingkungan sekolah,”tuturnya.

Jika ada dugaan pemerasan terselubung berdalil pembelian seragam dengan harga tak wajar,Said merasa persoalan itu sudah masuk ranah pidana,Urusan tersebut menjadi ranah aparat penegak hukum.

Melihat masalah itu analisapublik terus berupaya melakukan penelusuran mencari informasi data tambahan dilapangan apakah problem penjualan seragam sekolah di dunia pendidikan kabupaten ngawi ini sudah terstruktur dan melibatkan lembaga lain.

(Ari)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *