Kapolri : Pembatasan Akses Internet Cegah Hoaks di Papua

ANALISAPUBLIK.COM | Biak Numfor – Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan, pembatasan akses kecepatan internet dilakukan pemerintah bertujuan untuk mencegah dan mengurangi informasi hoaks tentang informasi di Papua pasca masalah rasisme di Surabaya dari oknum yang tidak menghendaki tanah Papua damai.

“Pembatasan pengurangan kecepatan internet pada akses foto dan video, ya ini merupakan langkah paling penting dilakukan pemerintah untuk mengurangi berita tidak benar yang diterima masyarakat melalui media sosial,” ungkap Kapolri terkait pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat seusai berdialog dengan masyarakat Biak, Selasa (27/8/2019). Di Biak

Kapolri Jenderal Tito mencontohkan, berita hoaks beredar media sosial, yang memicu aksi demo warga di Papua tentang adanya mahasiswa Papua yang meninggal saat kejadian aksi rasisme.

Informasi yang tidak benar terhadap kejadian rasisme mahasiswa Papua sengaja disebarkan oleh oknum tertentu di media sosial langsung menyebar dan diterima warga dengan tidak mengecek kebenarannya, katanya.

Akibat penyebaran informasi berita bohong melalui media sosial, menurut Kapolri Jenderal Tito, telah menimbulkan dampak sehinhga masyarakat terpancing dan melakukan aksi demo damai di berbagai daerah di Papua dan Papua Barat.

“Ya kondisi pembatasan kecepatan internet harus dilakukan pemerintah untuk menjaga keamanan negara,” tegasnya.

Atas kejadian serupa yang pernah terjadi, saat pelaksanaan sengketa pemilihan umum Presiden di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Pemerintah pernah mengambil keputusan yang sama untuk mengurangi kecepatan internet.

Kapolri Jenderal Tito akui, pencabutan akses kecepatan internet dapat dilakukan pemerintah setelah daerah di Papua dan Papua Barat situasinya sudah dinyatakan benar-benar aman.

Ia mengharapkan situasi Papua segera pulih kembali sehingga waktu pembatasan akses kecepatan internet dapat dinormalkan seperti biasanya.

“Saya harapkan masyarakat, TNI, POLRI di Papua harus menjaga stabilitas Keamanan untuk menjamin pelayanan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dengan kondusif,” jelasnya.

(JER)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *