Enduser Oriented, Fokus Pemerintah Dalam Sektor Pendidikan Nasional

ANALISAPUBLIK.COM – Besarnya anggaran pendidikan yang tercatat sebesar 20% dari APBN memang terkesan cukup besar. Namun jika hal itu di breakdown lebih jauh, maka anggaran yang sebesar 20% tersebut mungkin belum mampu secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Sekedar informasi Peraturan Presiden nomor 129 tahun 2018 menjelaskan bahwa Rincian APBN 019 menetapkan anggaran pendidikan di tahun 2019 sekitar Rp492,46 triliun.

Perspektif diatas memang bisa jadi akan menjadi pembelajaran penting untuk jajaran terkait yang ada di Kementerian Pendidikan. Mengingat saat ini kualitas pendidikan di Indonesia masih cukup jauh dibanding dengan beberapa sekalipun itu adalah negara di kawasan Asean. Tercatat dari daftar yang di keluarkan oleh Programme Internationale for Student Assesment (PISA), justru Indonesia berada di urutan ke-66 dari 72 negara. Pemeringkatan itu sendiri didasarkan pada beberapa indikator seperti bidang kemampuan Matematika skor 386, literasi dengan skor 397 dan kemampuan sains dan teknologi dengan skor 403. Sekalipun memang report itu dilakukan pada tahun 2015, tercatat 42% murid asal Indonesia gagal memenuhi standar di semua bidang tersebut dan di kalahkan murid dari negara seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand.

Kini Indonesia memasuki zaman Industri 4.0, dimana semua sektor industri mesti menerapkan karakter bisnis yang mengarah pada konsep pengembangan bidang bisnis yang menerapkan teknologi digital sebagai salah satu strategi jitu untuk pengembangan industrinya. Karena di harapkan dengan pesatnya kemajuan teknologi yang saat ini begitu terlihat harapannya adalah kondisi ini bisa memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Konsekuensi peningkatan dan perkembangan teknologi, memang sudah seharusnya bisa menjadi trigger positif untuk meningkatkan beberapa sektor industri dimana salah satunya adalah sektor pendidikan. Sehingga tidak heran, ketika saat ini ada beberapa lembaga pendidikan yang mengaplikasikan sebuah teknologi digital pasti akan berdampak tidak saja pada kualitas pendidikannya tetapi juga kemajuan hasil studi siswanya.

Ambil contoh, ketika pertama kali aplikasi belajar Ruang Guru.com mulai di sosialisasi kan pada tahun 2014. Mungkin tidak banyak yang menyangka bahwa perkembangannya akan sedemikian cepatnya. Karena hingga saat ini ruangguru.com telah memiliki 6 juta lebih pengguna aktif, 150.000 guru pengajar yang secara aktif memberikan bimbingannya serta menawarkan lebih dari 100 bidang pendidikan.

Melihat apa yang terjadi dengan aplikasi ruangguru.com ini bisa menjadi satu pembuktian bahwa kelemahan sistem pendidikan yang ada pada masa dahulu, dimana kualitas pendidikan akan berbeda tiap lokasi atau daerah. Pada akhirnya bisa di antisipasi dan dicarikan solusi terbaiknya dengan kehadiran ruangguru.com. Sehingga pada akhirnya kini tidak ada alasan di daerah kualitas pendidikannya lebih rendah dibanding kota. Karena semua hal saat ini adalah sama. Sama sama bisa menerima dan belajar dari aplikasi ruangguru.com hanya dengan bermodalkan handphone.

APLIKASI BERBASIS CUSTOMER MEMANG MENJADI SOLUSI TERBAIK SEKTOR PENDIDIKAN

Mengusung konsep aplikasi yang berdasarkan customer oriented, jelas ruangguru.com bisa menjadi kunci pengembangan dan perkembangan terkini dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Dimana konsep aplikasi yang diberikan secara nyata mampu menjawab apa yang selama ini menjadi keluhan dan kebutuhan costumer/ konsumen dalam hal ini para siswa sekolah.

Inilah kunci yang membuat sebuah sistem aplikasi berbasis customer oriented menjadi salah satu solusi terbaik bagi sektor bisnis, begitulah Handri Kosada, CEO Barantum menjelaskan. Hampir sama dengan ruangguru.com. Saat ini Barantum dengan aplikasi CRM-nya pun mampu menjadi alternative solusi dari permasalahan yang di hadapi industri tidak terkecuali sektor pendidikan.

Ada beberapa hal yang bisa di selesaikan dengan mengaplikasikan CRM pada suatu institusi pendidikan di Indonesia. Ambil contoh pada saat Pemerintah mengeluarkan kebijakan soal program KIP ( Kartu Indonesia Pintar ). Tercatat sepanjang tahun 2018 pemerintah menyatakan telah mendistribusikan KIP kepada seluruh siswa yang berjumlah 18,7 juta jiwa siswa sekolah di Indonesia. Dimana rentang usia penerima KIP adalah 16 21 tahun. Dan berdasarkan data yang di himpun dari jumlah tersebut sebanyak 69% sudah menerima dan mencairkan dana KIP tersebut. Itu di tahun 2018, sedangkan jika kita melihat dari awal kemunculan nya yaitu pada tahun 2015 hingga tahun 2018 tercatat sudah sebanyak 27,9 juta jiwa siswa mendapatkan KIP dengan jumlah anggaran yang sudah di keluarkan oleh pemerintah mencapai Rp35,7 triliun.

Selesaikah masalah diatas terkait program KIP. Jawabannya belum selesai, karena ada beberapa hal yang mesti di jawab dengan benar. Pertama apakah penyalurannya sudah tepat sasaran dan Kedua apakah pencairannya sudah memenuhi kondisi sesuai dengan kebutuhan siswa di beberapa daerah.

Permasalahan diatas sebenarnya bisa di selesaikan jika pemerintah mulai menerapkan aplikasi sistem yang berdasarkan customer oriented tadi. Contohnya sistem CRM yang di terapkan di dunia bisnis. Dengan sistem ini salah satu keunggulannya adalah bisa mendata dengan jelas dan pasti apa saja yang menjadi kebutuhan, keluhan dan harapan customer karena memang aplikasi ini di ciptakan untuk mendekatkan perusahaan dengan customer nya. Ini adalah terobosan menarik jika bisa di terapkan dalam dunia pendidikan. Artinya sekolah bisa di jadikan user dalam menerapkan aplikasi CRM karena dengan begitu pemerintah bisa mendapatkan data real terkait kebutuhan, keinginan dan harapan sekolah untuk pengembangan bidang pendidikan yang ada di sekolah dan wilayahnya.

CRM TIDAK SAJA MEMBANTU SISWA TAPI JUGA PEJABAT KEMENDIKBUD YANG ADA DI DAERAH

Jika diatas CRM mampu menjadi media untuk mendata dengan benar kebutuhan sekolah yang terkait dengan siswa belajarnya. Maka aplikasi CRM ini pun bisa menjadi media efektif untuk mendata alokasi anggaran yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat. Realisasinya penyaluran anggaran yang terjadi bisa meminimalkan potensi salah kirim .

Sekadar menjelaskan mekanisme penyaluran anggaran pendidikan yang selama ini di jalankan. Dari total anggaran di tahun 2019 misalnya : pagu anggaran pendidikan dalam RAPBN 2019 senilai Rp487,9 triliun. Rincian anggaran tersebut terdistribusi kepada : anggaran belanja pusat Rp158 triliun yang terbagi menjadi beberapa pos : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejumlah Rp36 triliun, Kementerian Agama Rp51,9 triliun, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Rp40,2 triliun, dan Kementerian PUPR Rp6,6 triliun.

Masalah kebocoran anggaran sebaiknya memang saat ini dan ke depan sudah bisa boleh lagi terjadi. Bukan saja kebocoran, tetapi salah sasaran pun sebaiknya juga mesti bisa di hindari agar semua pos bisa di per-tanggungjawab-kan dengan baik dan benar. Jika saat ini ada anggapan dari Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan yang merasa kecewa bahwa besarnya anggaran pendidikan yang besar belum memadai dan belum bisa secara maksimal di pergunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan nasional. Maka dengan adanya aplikasi CRM pada lembaga atau institusi pendidikan yang ada baik di pusat ataupun daerah maka bisa jadi kekecewaan Menteri Keuangan itu bisa di minimalkan.

Caranya adalah setiap perwakilan Kementerian Pendidikan yang ada di daerah akan menjadi user dari aplikasi CRM yang di kelola oleh Pusat. Dimana secara kontinyu user yang ada di daerah akan ter-koneksi dengan seluruh Sekolah yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan. Ketika kondisi itu sudah terbentuk maka semua hal yang terkait kebutuhan, keinginan dan harapan pengelola sekolah bisa di data dengan baik dalam sebuah report yang di buat oleh aplikasi CRM tersebut. Sehingga dari report itulah Perwakilan Kementerian Pendidikan yang ada di masing-masing daerah bisa mengajukan kebutuhan anggaran sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing sekolah yang menjadi binaannya.

Jika kondisi ini bisa dijalankan maka menjadi satu hal yang positif bahwa keberadaan teknologi digital secara nyata mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Sehingga kondisi seperti yang saat ini terjadi : Dari seluruh sekolah di Indonesia, 90.749 ruang kelas mengalami rusak berat dan 60.760 ruang kelas rusak total. (data: Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan & Kebudayaan | Rangkuman Statistik Persekolahan 2017-2018). Dari 214.409 sekolah SD/SMP/SM (negeri dan swasta), hanya 144.293 sekolah yang memiliki perpustakaan. Dari 144.293 perpustakaan, 6.436 perpustakaan mengalami rusak berat dan 5.529 perpustakaan rusak total. (data: Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan & Kebudayaan | Rangkuman Statistik Persekolahan 2017-2018). Dapat di minimal kan menjadi sebuah program kerja yang terarah dan terencana dengan baik.

(Penulis : Achmad S.F)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *