Manipulasi Data dan Kurangnya Pengawasan Jadi Celah Kebocoran Pajak

ANALISAPUBLIK.COM | Palangka Raya – Provinsi Kalimantan Tengah yang pernah menjadi Kandidat dan digadang gadang akan menjadi Ibu Kota Negara, membuat Kotamadya Palangka Raya menjadi incaran para investor untuk melirik Kota Cantik ini sebagai Potensi yang menjanjikan.

Salah satunya investasi usaha para investor tersebut adalah tempat hiburan yang kini sudah menjamur di bumi tambun bungai ,dan ini sudah tentu berdampak bagi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak.

Namun kurangnya pengawasan terhadap pengelola atau pemilik tempat hiburan bisa menimbulkan kebocoran dan kurangnya realisasi yang ditargetkan,khususnya tempat hiburan seperti club dan diskotik.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retibusi ( BPPR) Kota Palangka Raya Edi, untuk tahun ini sampai dengan bulan Agustus 2019 dari 11 item Pajak Tempat Hiburan masih ada beberapa item yang belum mencapai target.

“Salah satunya pajak Diskotik untuk tahun 2019 kita menargetkan 200 juta Rupiah namun hingga bulan Agustus baru mencapai angka di 38 Juta Rupiah lebih atau kurang dari 20℅ dari realisasi yang diinginkan,” Ujar Eddi pada Rabu (11/9/2019).

Salah satu penyebabnya adalah susahnya melakukan pengawasan dan kontrol pendapatan dari Tempat Hiburan tersebut,karena pihaknya mempercayakan kepada pengelola Diskotik untuk memberikan laporan pendapatan.

“Sementara kita memang belum memastikan jumlah pendapatan yang real,kita nanti akan coba menerapkan pengawasan dan kontrol seperti di rumah makan,jadi kita bisa mengkalkulasi pendapatan realnya,” lanjutnya.

“Dan bila ditemukan pengelola yang coba memanipulasi pendapatannya kita akan hitung ulang dan segera kita akan layangkan surat penagihan dan kekurangan pajak beserta dendanya” imbuhnya

Pihaknya juga berharap agar semua pengelola tempat hiburan mau bekerjasama dan memberikan kontribusi kepada Kota Palangka Raya, dengan menjadi menjadi wajib pajak yang taat, agar target 3,2 milyar dari pajak tempat hiburan bisa direalisasikan

“Semua elemen masyarakat juga bisa memberikan informasi bila menemukan indikasi kecurangan atau manipulasi data dari para pengelola tempat hiburan,agar tidak ada lagi celah kebocoran pajak,” Pungkasnya.

(AR.RAHMAN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *