Fakultas Hukum Untag Surabaya Gelar Seminar Umum

“Apakah RUU KUHP Dapat Mewujudkan Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum ?”

ANALISAPUBLIK.COM | Surabaya – Perdebatan rancangan undang undang (RUU) kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) yang kontroversi serta polemik, sehingga memicu pembahasan luas di publik atas sebelas pasal yang saat ini di tolak dari masyarakat. Dan apakah RUU KUHP dapat mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum kedepannya ? Perdebatan materi RUU KUHP memang tiada akhir. Di penghujung periode 2014-2019, DPR dan Pemerintah akan mengakhiri perdebatan itu dan mengesahkannya menjadi UU pada 24 September 2019.

Dari kiri ke kanan : Dr. Yovita Arie Mangesti, SH, MH dosen fakultas hukum Untag Surabaya, Dr. Ansori, SH, MH hakim tinggi dari pengadilan tinggi Surabaya, Lukman hakim ketua BEM fakultas hukum Untag Surabaya dan Dr. Syaiful Ma’arif, SH., CN, MH praktisi hukum.

Khusus kota Surabaya, Badan eksekutif mahasiswa (BEM) fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya bekerjasama dengan masyarakat umum mengelar seminar umum pada Kamis (26/09/2019), pukul 09.00 WIB yang bertempat di lantai 2 gedung Graha Widya Untag Surabaya.

Seminar umum tersebut mengkaji tanya jawab serta pro dan kontra atas masyarakat umum terkait atas RUU KUHP dalam setiap pasal demi pasal untuk di kaji, acara tersebut menghadirkan mahasiswa mahasiswi fakultas hukum untag dan masyarakat umum, dengan mengundang pembicara dan selaku narasumber di antaranya Dr. Ansori, SH, MH Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Surabaya, Dr. Syaiful Ma’arif, SH., CN, MH praktisi hukum, Dr. Yovita Arie Mangesti, SH, MH dosen yang juga praktisi hukum dari Fakultas Hukum Untag Surabaya dan sebagai moderator Lukman hakim ketua BEM fakultas hukum Untag Surabaya.

Ansori dalam pembicaraannya memberi penjelasanya lebih memicu pada keprofesian advokat atau UU Advokat (lawyer) atas RUU KUHP tersebut, serta memberikan pencerahan dan pemahaman atas penyikapan masyarakat terkait perdebatan RUU KUHP untuk lebih berfikir cerdas dan bersikap santun dalam dalam penyikapan atas RUU KUHP yang menjadi perdebatan bagi semua komponen masyarakat khususnya untuk para mahasiswa.

Sedangkan menurut dosen fakultas hukum Untag Surabaya Yovita, “Semangat untuk melakukan revisi terhadap kitab undang-undang hukum pidana Indonesia dengan mengangkat kearifan lokal patut kita apresiasi, dengan catatan hendaknya pembuat UU jeli dan bijaksana dalam merumuskan pasal – pasal, agar jelas dan tidak multi interpretatif, serta realistis untuk dapat diterapkan.” Paparnya.

Pembahasan seminar umum yang berlangsung 3 jam tersebut, lebih condong kepada keadilan dalam hukum dicapai melalui 2 aras: pertama ,aras pembuatan UU (law making), dan aras penegakan hukum (law enforcement). Terlepas dari pro dan kontra, revisi terhadap KUHP baru ini adalah “sebuah proses”, untuk menuju kehidupan yang kualitas. maka segala aspirasi hendaknya disikapi pemimpin negeri ini dengan rendah hati, responsif dan santun dalam menerima kritik dan saran masyarakat.

Dalam penjelasanya, Yovita menegaskan masih banyak waktu untuk merumuskan dengan jernih hati dan bebas dari kepentingan parokial saja. Fenomena terkait yang dimaksudkan oleh Yovita diantaranya mencakup euthanasia, rekayasa genetik, hak reproduksi, surrogate mother, ethical clearance, stemcell dan medical fraud. Harapannya menjadi isu yang layak diperhatikan. pelaksanaan hukum materil hukum pidana ini tetap harus diikuti dengan hukum formil. maka KUHAP pun, semestinya juga dilakukan revisi.

“Ketakutan masyarakat akan kemungkinan terjadi kriminalisasi pada arah penegakan hukum sangatlah besar. maka hal ini menjadi refeksi bagi kita semua khususnya aparat penegak hukum, apakah ini berarti kita sudah siap untuk melaksanakan perubahan dalam ber-hukum dengan kesadaran demi keadilan, kepastian, dan kemanfaan hukum.” tambah Yovita.

Berikut 11 daftar pasal kontroversial RUU KUHP yang ditolak masyarakat :

1. Hukum Adat
Hukum adat menjadi salah satu pasal RUU KUHP yang kontroversi karena pelanggaran hukum adat di masayarakat bisa dipidana. Hal ini masuk dalam pasal nomor 2.

2. Kebebasan Pers dan Berpendapat
Dalam pasal kontroversial RUU KUHP nomor 218 ayat 1 tertulis bahwa setiap orang yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dapat dipidana. Bahkan hukumannya paling lama 3 tahun, 6 bulan.

3. Aborsi
Tindakan aborsi diatur dalam pasal kontroversial RUU KUHP nomor 251, 470, 471, dan 472. Prinsipnya, semua bentuk aborsi adalah bentuk pidaha dan pelaku yang terlibat bisa dipenjara kecuali bagi korban pemerkosaan, termasuk tenaga medisnya tidak dipidana.

4. Kumpul Kebo
Pasal RUU KUHP tentang kumpul kebo diatur dalam pasal 417 ayat 1. Dalam pasal tersebut, tertulis bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan penjara paling alam 1 tahun atau denda kategori II.

5. Memelihara Hewan
Seseorang yang memelihara hewan tanpa pengawasan sehingga bisa membahayakan orang atau hewan lainnya dapat dipidana paling lama 6 bulan. Hal itu tertuang dalam pasal RUU KUHP nomor 340 RUU KUHP.

6. Gelandang Didenda Rp 1 Juta
Pasal Kontroversial RUU KUHP lainnya, mengenai denda yang diberikan pada gelandangan sebesar Rp 1 juta, Aturan ini terdapat dalam Pasal nomor 432.

7. Alat Kontrasepsi
Dalam Pasal Kontroversial RUU KHUP nomor 414 menyebutkan, setiap orang yang secara terang-terangan, mempertunjukan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan alat kontrasepsi kepada anak diancam pidana atau denda. Tercatat, perbuatan tersebut dapat dipidana paling lama enam bulan.

8. Korupsi
Bagi pelaku korupsi dalam pasal kontroversial RUU KUHP hanya dipidana selama dua tahun. Hukuman ini lebih ringan dibandingkan dalam KUHP yang lama, yakni hukuman paling sedikit enam tahun penjara.

9. Penistaan Agama
Dalam Pasal RUU KUHP 313 tentang penodaan agama seseorang bisa dipidana selama 5 tahun lamanya. Hal itu berlaku bagi orang yang menyiarkan, menunjukan, menempelkan tulisan, gambar, atau rekaman, serta menyebarluaskannya melalui kanal elektronik

10. Santet
Tindakan santet bagi orang yang menawarkan jasa praktik ilmu hitam bisa diancam pidana. Hal itu tertuang dalam Pasal Kontroversial RUU KUHP 252.

11. Pencabulan Sesama Jenis (LGBT)
Pasal kontroversial RUU KUHP yang terakhir, adalah pencabulan yang terdapat pada Pasal 421. Dalam draft aturan tersebut, makna pencabulan diluaskan kepada sesama jenis.

Seminar ini lebih mengacu pada tema yang kekinian, ini menjadi bahan perdebatan ilmiah di Indonesia saat ini.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *