Pembebasan Tanah Jalan Tol, Warga Nolokerto Gelar Unjuk Rasa

Blokir jalan jika Pengadilan Negeri tidak memenangkan warga Nolokerto.

ANALISAPUBLIK.COM | Kendal – Warga Nolokerto Kecamatan Kaliwungu, mengelar aksi Demo terkait permasalahan tanah yang terkena dampak dari proyek jalan tol Semarang-Batang, Kamis (10/10/2019).

Tanah ex Eigendom yang terletak di Desa Nolokerto Kaliwungu, kini menjadi rebutan setelah dapat gantirugi akibat terkena dampak jalan tol Semarang-Batang.

Tanah ex Eigendom Verponding No.419 atas nama IRLANDER KOESEN (Raden Mas Koesen), seluas 551.450 m2, kini menjadi persengketaan antar warga Nolokerto dan keluarga RM Koesen dan juga pihak Pemkab Kendal.

Tanah tersebut sebelum terdampak tol, dibuat lapangan sepak bola oleh Pemerintah Desa, akan tetapi tanah tersebut sekarang terdampak jalan tol.

Keluarga RM koesen telah menggugat ke PN Kendal kepada warga atas tanah tersebut.

Dan sampai saat ini pun kasus ini belum selesai.

Karna kesal akan perkara ini, wargapun menggelar aksi turun kejalan untuk menyuarakan bahwa warga menolak atas gugatan RM Koesen.

Warga Nolokerto menolak atas pengakuan pihak-pihak terkait atas kepemilikan tanah tersebut.

Dan kini tanah itu telah menjadi dampak tol Semarang Batang. dan harus melewati proses panjang dalam persidangan di PN Kendal.

Tanah tersebut yang diakui oleh pihak RM HUSEN (penggugat) melawan Pemkab Kendal (tergugat) sampai saat ini belum ada putusan dari PN Kendal.

Kordinator aksi Team21, Mustahidin, mengatakan, Karna permasalah ini sifatnya terbuka, jadi mereka berusaha untuk mengambil hak kepemlikan tanah tersebut, dengan menggugat lewat PN Kendal.

Bukti yang mereka tunjukan itu surat jaman belanda dulu, dan itu pun sudah dipatahkan oleh BPN.

“BPN menyatakan Bahwa tanah ex verponding 419 itu tidak disini,” katanya.

Menurutnya, tanah disini tidak ada tanah pemerintah dan kraton.

“Kami akan memblokir jalan tol jika putusan pengadilan tidak memenangkan kita,” jelasnya.

Bupati Kendal, dr Mirna Annisa M.Si, menyampaikan, sekarang bukan jamannya demo lagi, biarlah pengadilan yang memutuskan.

kalian harus yakin bahwa kalian yang akan menang nantinya.

Bulan Desember lalu, kita pernah kumpul di pendopo, kita ngobrol dan keputusannya kan tanah ex verpendom tersebut milik negara.

“BPN menyatakan bahwa ada tanah negara disitu,” terangnya.

Yang tau itu PN, biar PN yang memutuskan, peraturan di Tahun 60 masih bisa di akui, kalau di Tahun 80 sudah habis dan tanah itu akan di miliki negara, dan tanah itu sekarang sudah di kuasai negara.

“Kita bersama Pemda dan juga BPN akan berjuang untuk rakyat,” pungkasnya.

(Zamroni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *