Menteri Kelautan dan Perikanan Resmikan Cold Storage 200 Ton di Biak

ANALISAPUBLIK.COM | Biak Numfor – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meresmikan bangunan gudang pendingin (cold storage) berkapasitas 200 ton melalui video conference yang berlangsung di halaman Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Biak di Jalan Wolter Monginsidi, Fandoi – Biak Kota, , Kamis (10/10/2019).

Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S. Si. M. Pd, Ketua DPRD Biak, Ir Zet Sandy, Wakil Ketua I DPRD Biak, Gotlief Kawer dan sejumlah pejabat daerah lainnya hadir dalam acara tersebut.

Bupati dalam kesempatan tersebut melalui video vonference dengan Menteri Kelautan dan Perikanan mengucapkan terimakaaih atas bantuan pemerintah pusat melalui KKP untuk pengembangan potensi daerah.

“Kami menyampaikan terimakasih karena dukungan ibu mentri untuk Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak, untuk bantuan kapal nelayan kapasitas 3 GT dan pembangunan Cold Storage kapasitas 200 ton sehingga membantu masyarakat di Biak Numfor.” Kata bupati.

Herry Naap juga mengungkapkan masih butuh dukungan kapal penangkapan ikan berkapaaitas 30 GT untuk dapat memenuhi target penangkapan 200 ton untuk cold atorage. Selain itu ia mengharapkan ijin expor keluar negeri.

“Potensi yellowfin (Tuna sirip kuning) sangat besar di daerah kami. Oleh sebab itu kami butuh kapal penangkapan yang berkapasitas yang lebih besar. Untuk export belum bisa karena kami belum punya ijin. Selain itu kami minta juga agar dermaga bongkar muat bisa ada di Biak” jelasnya.

Menanggapi apa yang disampaikan bupati Biak, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku senang dengan infrastruktur yang telah dibangun di Biak untuk masyarakat.

“Saya sangat menyetujui bahwa tiap daerah, harus mengelola aset dan pendapatannya sendiri, dan saya sebetulnya sudah menghimbau kepada semua bupati untuk menyiapkan Perda, meminta kepada gubernur bisa medelegasikan kembali wewenang atas laut 0 sampai 12 mil dikelola oleh daerah, kabupaten maaing – maaing, supaya bongkar muat landing ikan dan sebagainya, bisa di daerah dan kabupaten masing – masing, sehingga pelelangan ikan ada, dan pendapatan dari pelelangan ikan akan menjadi PAD bagi daerah.” Jelas Susi Pudjiastuti.

(JER)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *