Cabang Kejari Madina di Natal Laksanakan Penyerahan Tahap II Perkara Dugaan Korupsi Jembatan

Dugaan tindak pidana korupsi Jembatan Batahan-Kubangan Tompek.

ANALISAPUBLIK.COM | Mandailing Natal – Bertempat di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal Kecamatan Natal telah dilaksanakan Tahapan Proses Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Batahan-Kubangan Tompek Kecamatan Batahan pada Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Tahun Anggaran 2017, dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang dipastikan telah berjalan dengan tertib, lancar, aman dan terkendali, sekira pukul 11.00 Wib pada rabu (23/10/2019).

Hal itu telah dibenarkan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal Ardiansyah,SH.MH saat dikonfirmasi Analisapublik .com sekira pukul 13:00 Wib di ruang kerjanya, rabu (23/10/2019).

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal yang memiliki Tujuh Kecamatan Wilayah Tugasnya di Pantai Barat Kabupaten Madina ini menjelaskan, penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang diperkirakan telah merugikan Negara sekitar Rp.600 Juta Rupiah itu, sudah dilakukan tahapan penyelidikan sebelumnya sejak Agustus 2018 hingga proses tahapan Penyidikan pada Desember 2018, dan telah dinyatakan P21 oleh JPU pada 14 oktober 2019 kemarin, ujarnya.

Perkara yang ditangani oleh JPU Ardiansyah,SH,MH dan Didi Vinaldo Edwar,SH ini, prosesnya berawal dari sejumlah informasi dan laporan dari masyarakat, yang kemudian dilakukan pendalaman, hingga telah menetapkan Tersangka I yang berinisial AAL oknum PPK, dan Tersangka II berinisial DEP yang merupakan pelaksana kegiatan, ungkap Kacabjari Natal itu.

Saat ini tambah Ardiansyah, terhadap para tersangka, setelah dipastikan membayar uang pengganti Kerugian Negara Rp.600 Juta Rupiah, serta mendapatkan surat jaminan dari masing-masing keluarga, dilakukan penahanan dengan Jenis Penahanan Kota di Kota Panyabungan selama 20 hari yang terhitung dari 23 Oktober s/d 11 November 2019, ucapnya.

Dikatakannya, dugaan tindak pidana korupsi pada proyek yang bernilai Rp.1.464.100.000,- dengan Anggaran Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) itu, telah tertuang pada kontrak bernomor: 620/024/SP/PPK/DAU/DPUPR/2017 tertanggal 10 Agustus 2017, dilaksanakan oleh CV. Berkah Utama dengan Direktur Ahmad Syukur Hasibuan, warga Panyabungan, yang untuk sementara waktu statusnya sebagai Saksi dalam perkara ini, ucap Ardiansyah.

Perkara Tipikor pada Proyek pembangunan jembatan satu paket yang terdiri dari dua kegiatan ini, yang salah satunya terletak di Desa Kubangan Tompek, dan satu titik lagi terletak di Desa Sari Kenanga Kecamatan Batahan itu, dalam waktu dekat ini akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Negeri Medan setelah diajukan persidangannya dan penuntasan tahapan tuntutan, papar Jaksa itu.

Terhadap para tersangka, JPU telah menyangkakan perbuatan dugaan korupsinya dinyatakan P 21 tgl 16 oktober 2019. Melanggar Primair Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat 1 Ke (1) KUHP Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 Ke (1) KUHP,” terang Kacabjari Natal.

Dia berharap kepada seluruh elemen masyarakat agar senantiasa mentaati aturan hukum yang berlaku, apalagi melakukan tindak pidana korupsi dan/atau merugikan keuangan Negara, dimata hukum semua warga negara itu sama, tanpa memandang siapapun pelakunya, dan agar menjadi catatan sehingga berefek jerah bagi seluruh pihak, tutupnya.

(Hem Surbakti)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *