LSM PPBB Polisikan Ketua PGRI Banyuwangi

ANALISAPUBLIK.COM | Banyuwangi – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Paguyuban Pasukan Banyuwangi Bersatu (PPBB), Drs. Pelni Rompis, melaporkan Drs.H. Teguh Sumarno, MM, selaku Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banyuwangi periode 2015-2020, ke Polres Banyuwangi.

“Teguh Sumarno kami laporkan atas dugaan pelanggaran hukum pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP atau pasal 266 ayat 1 dan ayat 2 KUHP,” kata Pelni (panggilan akrabnya), Jumat (01/11/2019).

Kepada analisapublik.com Pelni menceritakan kronologi awal mula adanya dugaan tersebut. Menurutnya, saat pemilihan Ketua PGRI Banyuwangi periode 2015-2020, terlapor wajib melengkapi persyaratan yang disyaratkan sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PGRI yang salah satunya harus pernah menjadi ketua ranting.

Dimomen itulah, masih Pelni, dugaan pelanggaran hukum terjadi. Dimana untuk melengkapi persyaratan yang harus terpenuhi, terbitlah surat keterangan dari Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Songgon dengan nomor surat 033/PC-PGRI/Org/II/2015 yang menyebutkan jika terlapor benar-benar pada periode 1990-1995 menjabat sebagai ketua pengurus Ranting PGRI Desa Balak Kecamatan Songgon, Banyuwangi.

“Teguh Sumarno dengan kelengkapan persayaratan tersebut, akhirnya terpilih menjadi Ketua PGRI Banyuwangi periode 2015-2020,” terangnya.

Padahal, lanjutny, terlapor diduga tidak pernah menjabat sebagai ketua pengurus ranting Desa Balak periode 1990-1995. Hal tersebut terbukti dengan diterbitkannya surat pernyataan dari pengurus cabang PGRI Kecamatan songgon pada 20 agustus 2019 yang inti surat tersebut melakukan pencabutan atas surat pernyataan bernomor 033/PC-PGRI/Org/II/2015 yang pernah diterbitkan.

“Dalam surat pencabutan tersebut, pihak pengurus cabang PGRI Kecamatan Songgon menjelaskan jika dikeluarkannya surat yang lama hanya berdasarkan pengakuan dari terlapor dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Bahkan serat penyatataan pencabutan itu diperkuat dengan surat pernyataan dari masing pengurus” beber Pelni.

Oleh karenanya, Pelni berharap agar pihak Kepolisian Polres setempat dapat segera menindaklanjuti laporannya.

“Harapan saya agar laporan saya dapat segera diproses, ini demi adanya kepastian hukum terhadap dugaan yang terjadi,” pungkasnya.

Sementara Teguh Sumarno sebagai pihak yang dilaporkan saat dikonfirmasi mengarahkan untuk menghubungi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) nya.

“Hubungi LKBH saya pak Wahyudi,” singkatnya.

Sedangkan Ir.H. Acmad Wahyudi, SH, MH selaku LKBH dari Teguh Sumarno saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya menjelaskan jika pihaknya akan mengklarifikasi terlebih dahulu.

“Masih akan mengklarifikasi kepada pihak pelapor,” tutupnya.

(Bud)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *