DPRD Sidoarjo Gelar Focus Group Discusion

ANALISAPUBLIK.COM | Sidoarjo – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo, para akedemisi, pakar hukum, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat serta LSM dan media diundang DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam Focus Group Discusion (FGD) di Gedung DPRD Sidoarjo kemarin.

Hadir dalam FGD tersebut yang membahas permohonan persetujuan kerjasama perjanjian regress skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) RSUD wilayah Barat diantaranya Bupati dan wakil bupati, Kapolresta Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Bahkan dua anggota DPR RI asal Sidoarjo yakni Anggota Komisi III Rahmad Muhajirin serta Anggota Komisi V Sungkono.

Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,M.Hum mengatakan pembangunan RSUD di wilayah Barat sangat dibutuhkan masyarakat Sidoarjo sejak lama. Pembangunannya atas permintaan masyarakat Sidoarjo yang ada di wilayah Barat. Pada Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kabupaten Sidoarjo lalu, masyarakat Sidoarjo menagihnya. Apabila nantinya disetujui pembangunannya, RSUD di wilayah Barat memiliki 190 tempat tidur dengan dokter spesialis 19 orang. Pembayarannya juga dapat menggunakan fasilitas BPJS. Proyek KPBU RSUD di wilayah Barat juga telah mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan RI. Ini bukan untuk kepentingan saya, ini adalah kepentingan umat, kebutuhan masyarakat Sidoarjo,’ katanya.

“Pembangunan RSUD Wilayah Barat melalui KPBU tidak untuk mencari keuntungan. Pembangunan dengan skema KPBU juga tidak untuk merugikan pemerintah daerah. Penyiapan proyek KPBU telah melalui proses yang cukup lama dan matang. Dengan skema KPBU, beban anggaran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dapat dikurangi. Sehingga KPBU menjadi pilihan alternatif dalam pendanaannya,’ ucapnya.

Lanjut Bupati, proses KPBU RSUD di wilayah Barat diawali dengan penandatangan kesepakatan antara Pemkab Sidoarjo dengan Kementerian Keuangan RI. Penandatangan kesepakatan saat itu juga disaksikan anggota DPRD Sidoarjo. Penandatangan tersebut terkait fasilitas untuk menyiapkan dan transaksi proyek KPBU yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2017. Proses tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan penugasan Kementerian Keuangan RI kepada PT. SMI untuk melakukan pendampingan kepada Pemkab Sidoarjo dalam pelaksanaan fasilitas tersebut,’ terangnya.

Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman mengatakan FGD kali ini bagian dari rencana kerja Pansus III KPBU DPRD Sidoarjo. Mekanisme seperti ini harus dilaluinya sebelum DPRD Sidoarjo memberikan jawaban terkait pembangunan RSUD Wilayah Barat dengan skema KPBU oleh Pemkab Sidoarjo. Jawaban DPRD Sidoarjo periode kali ini merupakan tindak lanjut surat bupati Sidoarjo yang ke empat kalinya. Pasalnya belum ada sikap dari DPRD Sidoarjo periode sebelumnya (periode 2014-2019) terhadap surat bupati Sidoarjo yang dilayangkan pada tahun 2018-2019.

“Di DPRD juga belum dilakukan satu pembahasan secara resmi, bupati mengirim surat lagi yang ketiga tanggal 20 Agustus 2019 dan berakhirlah masa keanggotaan DPRD periode 2014-2019,”ucapnya.

Sebelumnya, kita anggota DPRD Sidoarjo juga telah melakukan beberapa kegiatan terkait persetujuan pembangunan RSUD Wilayah Barat dengan skema KPBU. Paparan tiga tenaga ahli serta kunjungan kerja dan konsultasi dengan lembaga dan intitusi yang kredible di bidangnya juga telah dilakukan. Sampai kemudian FGD kali ini diselenggarakannya. Tujuannya untuk mendengarkan langsung tanggapan dan pendapat pimpinan Forkopimda dan dari semua pihak. Hasil FGD kali ini akan digunakan sebagai bahan pengayaan materi sebelum DPRD Sidoarjo memberikan keputusan persetujuan pembangunan RSUD Wilayah Barat dengan skema KPBU. Terutama bagi Pansus III yang membahas tentang persetujuan terhadap perjanjian kerjasama dan perjanjian regress skema KPBU dalam pembangunan RSUD wilayah Barat Sidoarjo,’ ucapnya.

“Apapun dan bagaimanapun dinamika yang terjadi merupakan niat baik dan niat tulus kita sebagai wakil rakyat untuk memberikan yang terbaik, khususnya bagi masyarakat Sidoarjo,” tutupnya.

(HERI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *