Pungli Warnai PTSL Gratis di Kabupaten Mojokerto

  • Whatsapp

ANALISPUBLIK.COM | Mojokerto – Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) atau pengurusan sertifikat masal gratis program dari kementerian Tata Ruang dan Agraria, sangat membantu dan disambut baik oleh Masyarakat Desa,  karena dengan program tersebut Masyarakat punya dasar hukum tetep atas tanah Miliknya.

Muat Lebih

Namun pada kenyataannya di Desa Desa banyak terindikasi penyimpangan bahkan tidak sedikit diwarmai pungli, Untuk tahun 2018 kabupaten mendapat jatah 51.000 Masyarakat atau pemohon, yang hanya dibebani biaya Rp 150.000.- Sebagai ganti pembelian patok dan materai. Tetapi panitia dengan berbagai dalih menaikkan biaya hingga melebihi ketentuan dari pemerintah.

Seperti terjadi di Desa Gebangsari Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan keterangan dan informasi warga Desa (yang namanya tidak mau di sebutkan) “ia mengatakan,” Panitia PTSL Desa kami, memungut biaya hingga Rp 350.000.- Jauh melebihi ketentuan yang ada, Padahal saya menyiapkan uang pas sesuai aturan sewaktu sosialisasi dari BPN, kabag Hukum Pemda, Polres dan Kejaksaan, disitu dijelaskan bahwa PTSL gratis hanya mengganti biaya Rp 150.000.-

Namun panitia PTSL Desa memungut biaya hingga Rp 350.000.- Untung banyak, kebalikan saja 200.000 x 580 pemohon. Apa lebihnya biaya itu bukan termasuk pungutan liar pak? terus kelebihan uang sebanyak itu dikemanakan! keluhnya.

Tim Jurnalis Analisapublik.com Selasa 12/3/19 yang dipimpin langsung oleh Wa.  Biro Mojokerto melakukan konfirmasi ditempat terpisah dengan ketua PTSL Gebangsari Idris, menegaskan, “Kita hanya menarik biaya 300.000 untuk satu pemohon berdasarkan kesepakatan bersama, Biaya Rp 300.000,- sangat minim, kalau dihitung dengan kepengurusannya harus bolak balik ke kantor mengurusi kekurangannya masih terlalu minim tidak sesuai,” katanya.

Melihat hal terebut Tim mencoba klarifikasi ke Kejari Mojokerto. Bagian Intel melalui Joko SH, menambahkan, “Jangan ‘main’ dengan program PTSL gratis, jika tidak ingin berhadapan dengan hukum,” tegasnya.

Hingga berita ditayangkan, Kepala Desa yang beberapa kali dikonfirmasi tidak pernah ada ditempat. (Nanang)


Loading...

Pos terkait

Loading...