Jumpa Pers Menyambut Road Show Bus KPK

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Situbondo – Dalam rangka menyambut kedatangan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada Kamis (18/7/2019) sebagai agenda jelajah negeri bangun antikorupsi di Situbondo. Sebagaimana telah dipersiapkan jauh hari sebelumnya;

1.menjadikan suatu bentuk memperkenalkan diri secara internal, siapa saja unsur-unsur kepemimpinan dan struktur keanggotaan yang ada di dalam KPK tersebut.

Bacaan Lainnya

2.KPK pada dasarnya, ingin mendekatkan diri, lebih dekat dengan semua stake holders (pengampu kepentingan) KPK, bersama seluruh elemen bangsa untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia, bersama elemen bangsa mengharuskan KPK menggandeng bersama untuk berpartisipasi, berperan serta di dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Unsur yang terkait; Kementrian, Lembaga, Organisasi, Pemerintah Daerah, Kabupaten, Kota, Privinsi, Ormas-ormas, LSM,Media masa, pendidikandan semua Publik pada khususnya,terkait dengan singgahnya “Road Show bus KPK” di Kab. Situbondo.

Kunjungan atau singgahnya “Road Show bus KPK” sebelumnya sudah singgah ke kabupaten,Kota, provinsi lainnya yang start-nya mulai 21 Juni yang lalu, dan sekarang giliran Situbondo. Dalam jumpa pers-nya Budi Santoso selaku salah satu penasihat KPK menyampaikan dalam paparannya, bahwasanya ada beberapa indikator, salah satu di daerah yang pernah di lewati itu pernah ada penindakan. Baik itu dengan KPK sendiri, maupun dengan APH( Aparat Penegak Hukum). Akan tetapi Kunjungan KPK Kali ini berusaha membatasi untuk tidak masuk kedalam penindakan, justru untuk menjelaskan 4 fungsi lainnya selain terkait penindakan tersebut;
1.pencegahan
2.Koordinasi
3.Supervisi
4.Monitor(Komonitor)

Sementara untuk pemerintah kab.Situbondo (eksekutif)wajib lapornya , yang sudah melapor LHKPN( Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)
65%, jadi tingkat kepatuhannya untuk pemerintah Kab.Situbondo itu 100%, sementara dari DPRD-nya dari wajib lapor 45, yang sudah malapor 41, dan belum melapor ada 4. Jadi untuk DPRD-nya tingkat kepatuhannya masih 91,11%,
Dibacakannya LHKPN tersebut, melihat wewenang di pencegahan, pertama yang harus disampaikan terkait dengan pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN.

“Saya kira kalau hanya mencari 4 dari 45 orang itu gak susah, akan tetapi jangan nobatkan ke saya, karena ada tugasnya sendiri, untuk lebih detailnya besok saya bacakan,” pungkas Budi Santoso kepada para awak media.

“Berani Jujur!!! Demi Situbondo Maju.

(pewarta; Bambang Setiawan)


Loading...

Pos terkait

Loading...