Samakan Persepsi, BPJS Kesehatan Biak Gelar Forum Kemitraan

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Biak Numfor – Dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta, BPJS Kesehatan dan Pemkab Biak membahas Rekonsiliasi Data Iuran Wajib (IW PEMDA dan IW PNS) untuk Triwulan II Tahun 2019 se-KPPN Biak, dalam forum kemitraan yang berlangsung di salah satu Resto di Kota Biak, Selasa (6/8).

Kegiatan dibuka langsung oleh Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor, Ir.Andarias F.Lameky, serta diikuti oleh anggota forum yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Kepala Dinas BKD, Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, Bappeda Kabupaten Biak Numfor, Dinas Dukcapil, Diresktur RSUD Biak serta KKPN Biak.

Muat Lebih

Dalam sambutannya, Andarias F.Lameky menekankan pentingnya komunikasi dalam memastikan suatu kegiatan akan berjalan dengan baik dan lancar. Kesamaan pemahaman, penyampaian informasi serta pemecahan akan suatu permasalahan akan tercipta melalui media komunikasi yang nantinya akan tercipta koordinasi yang lebih baik untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kesempatan tersebut, Lameky juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Biak Numfor akan tetap berkomitmen untuk membayar tunggakan Iuran Jamkesda tepat waktu serta komitmennya dalam memberi dukungan berdasarkan kewenangannya.

“Saya memberikan apresiasi atas terselenggarakannya forum ini, sehingga permasalahan yang terjadi dilapangan bisa diketahui akar persoalannya dan bersama mencari solusi yang terbaik. Terkait tunggakan yang belum diselesaikan, kami akan terus berupaya semaksimal mungkin sebelum akhir bulan oktober 2019 kita akan selesaikan itu,” ujar Lameky.

Pada kesempatan tersebut disampaikan juga bahwa dalam rangka penonaktifan PBI Jaminan Kesehatan (JK) Non Data Terpadu (DT), Pemda Biak bersama BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Biak Numfor, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor.

“Harapannya setiap instansi yang bersinggungan terkait proses penonaktifan peserta PBI ataupun menjadi peserta PBI ini dapat bekerja sama mendukung program strategis pemerintah ini,” ujar Lamkey.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Biak Numfor Budi Sukwara mengatakan, Forum Kemitraan ini sangat penting agar apa yang menjadi kendala dapat dicarikan solusi terbaik. Ia juga menyambut baik terhadap komitmen Pemda Kabupaten Biak Numfor dalam menyelesaikan tunggakan iuran Jamkesda untuk bulan Maret 2019 sampai dengan bulan November 2019.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pemda Kabupaten Biak Numfor yang mendukung penuh Program JKN-KIS dengan berkomitmen untuk menyelesaikan tunggakan iuran Jameskda tepat waktu, semoga hal baik ini tetap berlanjut,” ucapnya.

Terkait dengan penonaktifan penonaktifan PBI JK Non Data Terpadu (DT) ini diharapkan kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam Program JKN-KIS ini dapat bersama-sama menginformasikan kepada peserta baik yang telah menjadi peserta PBI maupun tidak lagi masuk dalam data PBI serta membantu mereka dalam proses menerima pelayanan kesehatan.

“Kami berharap kepada stakeholder agar dapat membantu memberikan pelayanan dan informasi kepada penduduk terkait akibat terbitnya Permensos ini seperti dari Dinas Sosial terkait pemberian sosialisasi kepada masyarakat, mendistribusikan data peserta PBI JK Non Data Terpadu (DT) yang telah dinonaktifkan sampai dengan ke tingkat pemerintahan daerah terkecil serta verifikasi dan validasi data peserta PBI JK Non DT yang dinonaktifkan,” tutup Budi.

(JER)


Loading...

Pos terkait

Loading...