Optimalkan Pengawasan, Bawaslu Blora Gelar Rakernis Dengan Awak Media

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Blora menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengawasan Tahapan Kampanye bersama beberapa awak media massa, baik cetak maupun online.

Rakernis tersebut digelar dengan pembicara Urip Daryanto dan Abdul Muis, Selasa (26/11/2019).

Bacaan Lainnya

Ketua Bawaslu Blora Lulus Mariyonan saat membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa Rakernis dengan mengusung tema pengawasan kampanye pemilu tahun 2019 di media massa cetak maupun online yang bertujuan dengan untuk mengoptimalkan kerja-kerja pengawasan dan aspek pencegahan tentang kampanye pemilu tahun 2019.

“Kami sampaikan banyak terima kasih kepada rekan-rekan media se-kabupaten Blora telah berkontribusi dalam memberitakan agenda-agenda pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Blora hingga terlaksananya pemilu 2019 kemarin. Kami berharap pada Pilkada tahun 2020 mendatang, bisa terus mengawal dan mengawasi jalannya penyelenggaraan pilkada 2020. Karena, tidak semuanya memahami dengan baik bagaimana aturan-aturan kampanye di media massa,” ungkapnya.

Lulus menambahkan, media merupakan salah satu strategis untuk bisa memberikan informasi ke masyarakat. Untuk itulah, pihaknya mengundang para awak media dengan harapan awak media juga dapat memberikan informasi yang akurat.

“Kami butuh dukungan dari teman-teman media yang punya jam terbang banyak,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Lulus juga mengatakan bahwa kegiatan Rakernis ini diharapkan mampu menjadi saluran pemantapan arah pengawasan pemilu. Bawaslu memiliki amanah, yaitu pencegahan, pengawasan, penindakan dan penyelesaian proses sengketa. Terkait tugas tersebut, Bawaslu menggandeng media massa untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan pengawasan pemilu.

Dalam kesempatan tersebut, Lulus juga menjelaskan akan membentuk minimal 20 desa anti money politik.

“Selain desa pengawasan, kami menargetkan membentuk minimal 20 desa anti money politik. Untuk deklarasi desa anti money politik butuh 6 kali pertemuan, ada pula yang hanya 4 kali pertemuan. Kami memilih masyarakat yang mempunyai karakter anti money politik,” jelasnya.

Desa yang termasuk pengawasan antara lain, Desa Dringo (Todanan), Desa Jomblang (Jepon) dan Desa Tunjungan (Tunjungan). Sedangkan desa anti money politik, yakni Desa Mojorembun (Kradenan), Desa Temulus (Randublatung) dan Desa Jiworejo (Jiken) serta desa anti money politik yang sudah dibentuk sebelum pemilu adalah Desa Tutup (Tunjungan).

(Arifin)


Loading...

Pos terkait

Loading...