Dua Perubahan Peraturan Tentang RTRW Disetujui

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Kendal – Dua Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kendal telah disetujui dan di sepakati oleh Pimpinan Legeslatif dan Exekutif saat sidang paripurna DPRD Kendal di ruang sidang Paripurna DPRD Kendal, Selasa ( 14/01/2020).

Rapat Paripurna DPRD Kendal yang digelar Di gedung Dewan DPRD Kendal membahas terkait Raperda tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Kendal no. 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Kendal.

Juga membahas terkait Raperda tentang perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal no. 9 Tahun 2010 tentang pedoman pendirian dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Kendal.

Sekertaris Dewan (DPRD) Kendal, Anwar Haryono menyampaikan atas putusan ketua DPRD Kendal, bahwa hasil rapat paripurna DPRD terkait dua perubahan peraturan Daerah RTRW telah di setujui.

Mengingat dan memperhatikan hasil musyawarah bersama Dewan Pimpinan Legeslatif dan Exlusif memutuskan dan menyetujui dua perubahan peraturan Daerah tentang RTRW

” Kami meminta pemerintah Daerah segera memproses dan menindaklanjuti atas dua peraturan yang sudah di sepakati dan di setujui,” katanya.

Ketua Pansus 3 RTRW Kendal, Nawir, menyampaikan usulan terkait perubahan peraturan tentang RTRW yang akan di sepakati oleh pimpinan rapat paripurna, bahwa peraturan RTRW untuk wilayah kuning harap diperjelas.

Ia juga menyampaikan penolakan atas RTRW yang memasukan wilayah Pegandon sebagi wilayah Kuning, karna wilayah tersebut berdekatan dengan wisata religi.

Ia juga menyinggung tentang adanya pengurukan hemat di beberapa wilayah Kendal, dan iapun menyarankan agar pihak Dinas terkait menindak lanjuti permasalahan itu, dan setelah itu mencocokkan Perda lama dengan Perda baru.

Menurutnya, banyak dari beberapa pengurukan yang ada di Kendal perijinannya tidak sesuai, dan harus di sesuaikan dengan Perda yang baru.

” Banyak perijinan yang menurut saya masih lahan hijau, dan ketika terjadi tidak kesesuaian teman-teman harus berani menghentikannya,” tegasnya.

Ketua DPRD Kendal, Muhammad Makmun menyampaikan, bahwa Raperda sebelumnya juga sudah dibahas oleh Pansus.

” Untuk itu pansus saya minta untuk membacakan hasil rapat yang sudah dilakukannya,” tuturnya.

(Zamroni)


Loading...

Pos terkait