Desak Kasus Korupsi, Sejumlah LSM Demo di DPRD Biak Numfor

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Biak Numfor – Aktivis Anti Korupsi yang tegabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kampak Papua dan Forum Peduli Kabupaten Biak (FPKB) menggelar unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Biak Numfor, Senin (27/1/2020) siang. Mereka meminta supaya DPRD Biak dan Pemerintah daerah (Pemda) Biak Rasionalisasi APBD Biak secara transparan.

Mereka juga membawa banner bertuliskan. Di antaranya, ‘APBD 2020 Biak Numfor Penuh Dengan Manipulasi Angka – Angka”, “Diduga APBD Biak Cacat Hukum”.

Bacaan Lainnya

Para pendemo di terima langsung oleh ketua DPRD Biak Milkha Rumaropen bersama dengan anggota DPRD lainnya.

Mereka meminta DPRD Biak dan Pemda Biak rincikan utang daerah Rp. 234 Milyar dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 transparan. Sebuah spanduk mereka juga mempertanyakan sejumlah perkembangan dugaan korupsi. Misalnya saja, penanganan gaji guru kontrak dan mendesak pemda untuk segera bayar upah para aparat kampung.

Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S. Si. M. Pd saat menemui para pendemo ia mengatakan, demo merupakan hal yang lumrah dalam demokrasi. Itu wajib untuk menyampaikan aspirasi bagi perbaikan pada suatu organisasi maupun pemerintahan.

“Saya pikir hari ini, ketika melakukan aksi, saya mendapatkan informasi, selaku bupati, saya tidak tunggu untuk DPRD panggil, saya merespon. Oke, ada aksi, saya datang. Karena tuntutan mereka lebih kepada bupati untuk menjelaskan APBD yang cacat hukum”, kata bupati.

Herry menjelaskan, APBD memiliki mekanisme melalui E-Planing, E-Budgeting dan pembahasan di Badan Anggaran DPRD. Kemudian APBD dibaha dalam Sidang Paripurna DPRD barulah ditetapkan. Langkah berikutnya dikonsultasikan ke provinsi, dievaluasi dan melalui proses berikutnya.

“Saya pikir jangan membangun opini, tapi harus ada data”, tegasnya.

Bupati mengatakan untuk hutang daerah bukan hal baru, ketika ia menjabat sebagai bupati hutang sudah ada. Sebagai kepala daerah ia wajib bertanggung jawab dengan kondisi daerah tersebut.

“Itikad baik saya sebagai bupati, hutang yang ditinggalkan kepada saya itu Rp.400 Milyar, saya sudah bayar Rp.171 Milyar, saya tidak mungkin membayar sekaligus lunas, karena kalau saya membayar lunas sekaligus, uang mana yang mau pakai urus daerah? Bisa – bisa pegawai tidak terima gaji dan mereka demo bupati. Sehingga bupati secara bertahap membayar”, jelas dia.

Ia juga mengatakan masih ada hutang Rp.230 Milyar lebih, menurutnya Pemda Biak dan DPRD telah dibahas.

“Mereka tidak memahami persoalannya, kemudian berpikir pemerintah langsung mau pinjam ke bank 230 Milyar untuk membayar hutang sekaligus! Tidaklah, kalo kita pinjam 230 Milyar kita kasih kembali, berarti kondisi program daerah banyak yang tidak nerjalan, sehingga itu semua sudah dibahas dalam sidang dan harus meminjam untuk menyelesaikan hutang daerah”, tegasnya.

Herry Naap mengungkapkan dalam bahasan bersama badan anggaran, ia diminta untuk menyerahkan daftar hutang daerah dan kemudian memilah mana yang harus dibayar.

“Kalau menurut saya, sebagai mantan aktivis anti korupsi, saya salut bahwa kita mempunyai tugas dan tupoksi untuk mengawal pemerintahan, tapi harus murni dan jujur untuk rakyat”, tandasnya.

Bupati bersama DPRD Biak akan kembali melaksanakan dengar pendapat bersama para aktivis anti korupsi pada Rabu 29/1/2020) untuk sama – sama memberikan pandangan dan solusi bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik kedepannya.

(JER)


Loading...

Pos terkait

Loading...