Banyak Toko Modern Berjejaring Buka 24 Jam, Diduga Melanggar Perbup Banyuwangi

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Banyuwangi – Adanya dugaan mewabahnya toko modern berjejaring di Kabupaten Banyuwangi yang beroperasi hingga 24 jam mendapat perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Masyarakat Transparasi (SOMASI).

Menurut Suparmin, SH selaku Ketua LSM SOMASI, banyaknya toko modern di Bumi Blambangan yang buka hingga 24 jam diduga melanggar Peraturan Bupati (Perbup) Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penataan Toko Modern, Minimarket Yang Tidak Berjaringan.

Muat Lebih

Dimana dalam Bab V ketentuan lain-lain pada pasal 5 ayat 2 disebutkan jika toko modern berjejaring yang telah ada saat ini, yang akan melakukan perpanjangan izin, tetap diberikan izin dengan ketentuan diantaranya jam buka mulai jam 10.00 wib – 03.00 wib.

“Di Banyuwangi toko modern berjejaring seperti inisial IM dan AM banyak yang buka 24 jam, padahal seharusnya sejak Perbup tersebut ada, semua pihak harus mematuhi, dan jika tidak mematuhi maka tidak diberikan izin perpanjangan sesuai ketentuan pada pasal 5 ayat 3 Perbup tersebut,” terangnya, Senin (17/2/2020).

Lebih lanjut, dirinya sebenarnya sangat mengapresiasi Bupati Banyuwangi atas pembuatan Perbup tersebut, karena itu menunjukan Bupati pro rakyat kecil, namun sayangnya pejabat terkait dibawah jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi terkesan tutup mata atas Perbup tersebut.

“Saya acungi jempol atas pembuatan Perbup tersebut, tapi sayangnya pelaksanaan dilapangan diduga tidak berjalan, terbukti sudah sekitar 4 tahun Perbup tersebut ada, tetapi toko modern berjejaring yang diduga melanggar tetap aman-aman saja, padahal pastinya kan sudah ada yang perpanjangan izinya. Kalau seperti ini kan kasian toko-toko tradisional (kecil) serta pedagang-pedagang kecil di pasar tradisional,” lanjut pria baya berambut putih itu.

Sehingga, Suparmin berharap adanya ketegasan dalam menegakan peraturan yang ada di daerah. “Peraturan dibuat untuk ditaati dan ditegakan, bukan untuk dilanggar kemudian dibiarkan. Jika tidak bisa menegakan maka mending dicabut aja Perbup tersebut,” tegasnya.

Suparmin menambahkan jika pihaknya juga telah mengirim surat kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyuwangi terkait hal ini. “Kaitan ini, saya sudah kirim surat ke Satpol PP Banyuwangi,” pungkasnya.

Diwaktu terpisah, Kepala Satuan (Kasat) Pol PP kabupaten Banyuwangi, Anacleto da Silva, saat dikonfirmasi melalui pesan Whatshap dirinya mengarahkan agar menanyakan ke pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi. “Silahkan koordinasi dg (dengan) Dinas PTSP,” singkatnya.

Sayangnya, hingga berita ini ditayangkan, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi serta pihak management IM dan AM masih belum dapat dikonfirmasi.

(Bud)


Loading...

Pos terkait

Loading...