DAS Jungmergi Wilayah Glagah, Ada Kegiatan Penutupan Ruang DAS Diduga Illegal

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Banyuwangi – Wow, di Banyuwangi nampaknya ada kegiatan diduga ilegal yang merubah fungsi ruang Daerah Aliran Sungai (DAS). Kegiatan tersebut berjalan di DAS Jungmergi yang berada di wilayah Desa Paspan Kecamatan Glagah Banyuwangi.

Hal ini dibenarkan oleh H. Muhammad Nasrulloh selaku Kasie Pemanfaatan Aset Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pengairan Kabupaten Banyuwangi, menurutnya pihaknya sudah turun kelapangan untuk melakukan peninjauan, dan dari hasil peninjauan ditemukan adanya kegiatan diwilayah DAS Jungmergi yang tidak memiliki ijin sehingga pihaknya pun memberikan teguran.

Muat Lebih

“Senin lalu kami sudah memberikan teguran secara lisan, dan hari jumat kemarin teguran secara tertulis sudah turun dari pak Kadis (Kepala Dinas) dan hari ini akan kami luncurkan ke pihak yang bersangkutan,” ungkapnya senin pagi, (24/02/2020).

Adapun inti dari isi teguran yang dikeluarkan pihak DPU Pengairan Banyuwangi adalah meminta untuk dilakukan pembongkaran terhadap kegiatan yang menutup (menguruk) DAS Jungmergi sehingga kembali seperti semula.

“Kami meminta untuk segera dibongkar urukan tersebut, sehingga kembali seperti semula. Kegitan tersebut belum memiliki ijin,” katanya.

Nasrul panggilan akrabnya, juga menambahkan jika pihak yang memiliki kegitan tersebut telah mengajukan rekom untuk pembangunan jembatan, akan tetapi selama belum dikembalikan seperti keadaan semula, maka pihaknya memastikan tidak akan memberikan rekomendasi.

“Sudah ada utusan yang datang ke Dinas untuk meminta rekom pembangunan jembatan, tetapi kami tidak akan memberikan jika kegiatan yang sudah terjadi tidak diekmbalikan seperti semula. Karena jika mereka ingin mendapat rekom maka harus mengikuti aturan teknis sesuai ketentuan yang ada,” pungkasnya.

Diwaktu terpisah, hal senada juga disampaikan, Donny Arsilo Sofyan, SE selaku Kepala Bidang Bina Manfaat dan Kemitraan DPU Pengairan Banhyuwangi. Dirinya mengaku telah mengecek langsung kelapangan dan ditemukan adanya pelanggaran dalam kegiatan tersebut.

“Ada pelanggaran penutupan aliran sungai yang tidak sesuai ketentuan teknis,” terangnya.

Namun sayang, H (inisial) yang diduga sebagai pihak pemiliki kegiatan tersebut enggan menjawab saat dikonfirmasi melalui pesan Whatshapnya.

Sekedar diketahui, dalam regulasi mengenai kegiatan pemanfaatan ruang , pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 pada pasal 97 ayat (1) disebutkan setiap orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang.

Aturan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dinama dalam UU tersebut pada Pasal 61 huruf (a) disebutkan dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Dan dalam pasal 69 UU tersebut, pada ayat (1) disebutkan setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(Bud)


Loading...

Pos terkait

Loading...