Pro Investasi Tanggapi Statment Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Terkait Inisiatif Pembuatan Interpelasi

  • Whatsapp

Pro dan Kontra Penyewaan Pulau Tabuhan

ANALISAPUBLIK.COM | Banyuwangi – Adanya pernyataan salah satu wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi, M. Ali Mahrus, disalah satu media online terkait adanya inisiatif pembuatan interpelasi yang akan dilakukan DPRD mengenai penyewaan Pulau Tabuhan, mendapat tanggapan keras dari kelompok pro investasi di Banyuwangi.

Bacaan Lainnya

Menurut Sulaiman Sabang selaku koordinator kelompok pro investasi yang tergabung dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bumi Blambangan ini, pihaknya merasa sangat prihatin dengan cara berpikir wakil pimpinan DPRD yang satu ini.

“Ya kalau mau ngomong bok di pikir yang cerdas karena omongan seorang pimpinan wakil rakyat itu bisa jadi mendidik dan pencerahan terhadap masyarakat tapi apabila ucapan pimpinan itu tidak cerdas maka akan menjadi pemantik terhadap masyarakat,” ungkapnya, Jumat (28/02/2020).

Oleh karena itu, dengan adanya statment tersebut, maka pihaknya selaku pro investasi di Banyuwangi akan mendatangi kantor DPRD setempat untuk melakukan klarifikasi dengan pimpinan DPRD.

“Apabila wakil pimpinan DPRD yang berstetmen itu tidak bisa mempertanggung jawabkan ucapannya, maka kami sudah siap menggempur DPRD dengan masa 5000 orang,” tegasnya.

Hal senada disampaikan, Ir Eko Sukartono, ia menjelaskan sebagai wakil Ketua DPRD, seharusnya ia lebih berhati-hati dalam berstatment.

“Apakah pihak DPRD sudah bertemu dan mendapat penjelasan secara rinci dari pihak eksekutif dan pihak pengusaha, kok tiba-tiba mau membuat interpelasi?,” terangnya.

Eko pun berharap agar semua pihak seharusnya mendukung investasi demi kemajuan Banyuwangi.

“Jika kita lihat di Perda dan RDTR Kecamatan Wongsorejo, Pulau Tabuhan itu kan masuk dalam Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP), jadi marilah kita dukung demi Banyuwangi,” pungkasnya.

Diwaktu terpisah, M. Ali Mahrus, mengatakan jika dirinya hanya menyampaikan bahwa saat ini dari sebagian anggota DPRD ada yang sudah mulai untuk menggalang dukungan interpelasi.

“perlu diketahui bahwa dalam aturan tatib DPRD pasal 379, syarat interpelasi boleh diajukan kepada pimpinan dprd oleh anggota dprd minimal 7 orang dan lebih dari satu fraksi,” paparnya.

Lebih lanjut, Marhrus panggilan akrabnya, mengungkapkan jika dinamika dalam masalah ini menurutnya wajar dan sah-sah saja. justru ketika kita dihadapkan pada sisi yang belum bisa secara penuh mengambil sikap dalam suatu persoalan, maka sewajarnya saja secara konstitusi DPRD mempertanyakan dan mekanismenya bisa dilakukan salah satunya dengan cara interpelasi, karena itu adalah hak teman-teman anggota.

“Sekali lagi saya hanya menyampaikan kondisi saat ini, urusan lanjut dan tidaknya mekanisme ini, ya tergantung nanti, semuanya sedang berproses dan yang paling terpenting Banyuwangi harus kondusif serta program-program pemerintah harus betul-betul bermuara pada kesejahteraan rakyat,” katanya.

Ia pun menambahkan jika bulan lalu pimpinan DPRD sudah mendapat penjelasan sekilas tentang penyewaan pulau tabuhan dari eksekutif, khususnya Sekda dan jajarannya.

“saya pribadi menanggapi positif karena ada arah pemberdayaan khususnya untuk masyarakat pesisir, namun ketika ada upaya dari anggota untuk mengajukan interpelasi, itu hak mereka dan sah secara konstitusi,” imbuhnya.

Sebelumnya, dikutip dari salah satu media online Wakil Ketua DPRD Banyuwangi M. Ali Mahrus menyebut, pengembangan Pulau Tabuhan tidak bisa dilakukan secara gegabah. Pihak Legislatif akan mempelajari lebih detail dan rigit. “Terkait dengan MoU dan apa kesepakatan Pemda dengan pihak ketiga, terkait dengan penyewaan itu juga,” jelas Mahrus, yang juga politisi PKB ini, saat dihubungi, Kamis (27/2/2020) kemarin

Bahkan, kata Mahrus, DPRD juga berinisiatif untuk membuat interpelasi kepada Bupati Banyuwangi. Hal ini untuk mengetahui secara rinci, detail sesuai data. “Sudah ada inisiatif dari temen-temen anggota DPR untuk membuat interpelasi, jadi kita ingin bertanya agar supaya tidak katanya-katanya. Semuanya harus berbasis data dan ini juga akan kita lakukan di bulan-bulan,”.

“Kalau untuk kapan, ini kan masih dalam proses. proses interpelasi ini kan ada aturan mainnya sesuai dengan di DPR gitu,” jelasnya.

(Bud)


Loading...

Pos terkait

Loading...