Dianggap Hina TKW, SBMI Layangkan Protes Pernyataan Warsit

  • Whatsapp

Analisapublik.com | Blora – Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia (DPN-SBMI), melayangkan surat terbuka yang menyatakan protes keras atas pernyataan seorang anggota DPRD kabupaten Blora.

Muat Lebih

Surat terbuka dengan No : 060/SP/DPN-SBMI/III/2020, tertanggal Jakarta, 20 Maret 2020 ini, beredar di grup-grup WhatsApp untuk menuntut permohonan maaf dari H.M. Warsit, salah satu anggota DPRD Blora, dari Partai Hanura.

Surat itu dilayangkan menanggapi pernyataan Warsit, anggota DPRD Blora ketika enggan diperiksa kesehatannya oleh tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Blora ketika pulang dari kunjungan kerja di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pemeriksaan tersebut dilakukan di terminal Padangan, Bojonegoro pada Kamis (19/03) malam.

Warsit memarahi petugas medis Kepala Bidang Pencegahan Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Permukiman (P3PLP) Dinkes Blora, Edi Sucipto yang juga Ketua Tim Pemeriksaan Pencegahan Penularan Wabah Corona di Blora.

“kamu pejabat enggak? SOP nya mana? Surat tugasnya mana? Kita DPR bukan anak gembala. Pakai aturan, pakai undang-undang!” Ada undang-undangnya kita. Kita tugas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan TKW kita. Kita DPR kunjungan ada undang-undangnya. Bukan teroris, bukan nganu,” ucap Warsit yang ditulis dalam surat tersebut.

Pernyataan tersebut jelas-jelas menyakiti perasaan buruh migran Indonesia, yang selama ini dikorbankan untuk mendatangkan devisa, namun minus perlindungan.
Di Republik ini, ketika orang pergi ke luar negeri untuk berbelanja dan berpelesir membuang uang, buruh migran atau TKW-lah sosok yang mendatangkan devisa yang jumlahnya triliyunan rupiah.

Atas dasar itu, DPN-SBMI yang mewakili kurang lebih sembilan juta buruh migran rakyat Indonesia, yang karena ketiadaan lapangan kerja di dalam negeri, terpaksa harus bekerja di luar negeri menyatakan :

1. Mengutuk keras pernyataan HM Warsit, S.Pd, SH, MM dan menuntut mencabut pernyataannya dan meminta maaf.
2. Mendesak ketua DPRD Blora untuk menjatuhkan sanksi sesuai kesalahannya.

Demikian isi surat yang bertanda tangan Hariyanto selaku ketua umum DPN-SBMI.

(Arifin)


Loading...

Pos terkait

Loading...