Kunker DPRD Blora Dinilai Banyak Kejanggalan, GERAM Adukan ke BK

  • Whatsapp

Analisapublik.com | Blora – Kunjungan Kerja (kunker) dan penolakan pemeriksaan kesehatan anggota DPRD Kabupaten Blora oleh Dinas Kesehatan Blora sepulang dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu ditengah mewabahnya virus Corona atau Covid-19, masih mendapat sorotan dari berbagai kalangan masyarakat, salah satunya Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM).

Muat Lebih

Tiga orang yang tergabung dalam GERAM, melakukan aksi jalan kaki sejauh lebih kurang 2 kilometer dari Jalan Sumodarsono, Mlangsen, menuju gedung DPRD di Jalan Ahmad Yani 36, Blora. Dengan memakai Alat Pelindung Diri (APD) layaknya petugas medis, mereka juga membentangkan poster yang bertuliskan “Kenekatan kunjungan kerja ke Lombok DPRD Blora dan penolakan pemeriksaan oleh Dinkes adalah bukti tidak adanya empati dan pembangkangan hukum terhadap Pemerintah Republik Indonesia pada penanggulangan wabah penyakit menular covid-19”.

“Kita adukan pelecehan yang dilakukan anggota DPRD ke petugas medis corona Covid-19, biar mereka tahu kalau kasus ini kita kawal,” ujar Koordinator aksi Geram, Eko Arifianto pada Kamis (26/03/2020).

Menurutnya, oknum tersebut juga telah menghina kaum buruh migran dengan ucapan kasar, dan merendahkan kaum buruh.

“Kami melayangkan surat kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Blora, untuk segera memproses oknum anggota DPRD yang marah-marah saat diperiksa,” ucap Eko.

Selain itu juga, mereka menuntut transparansi hasil kunjungan kerja DPRD Kabupaten Blora ke kota Lombok, yang sebelumnya sempat ditentang warga.

“Banyak kejanggalan kegiatan kunker mereka pada Senin (16/03) hingga kamis (19/03). Tuntutan kami, biar mereka segera menyampaikan dokumentasi hasil dari kegiatan tersebut,” katanya.

Eko juga mengatakan, pelecehan anggota DPRD Blora terhadap petugas medis merupakan bukti pembangkangan terhadap Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal, serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

Terhitung sampai hari ini, tidak dijelaskan secara terperinci kenapa anggota DPRD Blora nekat melaksanakan kunjungan kerja ke Lombok di tengah situasi wabah virus corona yang makin meluas.

“Sebagai pertanggungjawaban ke publik, DPRD harus meminta maaf ke publik. Serta secepat mungkin memberikan penjelasan hasil kunker dan terbuka soal transparansi anggaran kunker,” tuturnya.

Surat protes dari GERAM diterima langsung oleh ketua BK, Mujoko dari fraksi PDI P dan ketua DPRD Blora, H.M. Dasum.

“Saya terima surat ini, akan saya rapatkan dulu dengan Badan Musyawarah (Bamus) dan BK, hasilnya nanti saya beritahu,” kata Mujoko

Sementara itu, Ketua DPRD Blora H.M. Dasum meminta maaf atas kekasaran oknum anggota DPRD dari partai Hanura yang videonya viral di media sosial, media cetak, Online maupun TV.

“Saya selaku yang dituakan meminta maaf atas viralnya video itu, dan kami akan mindak lanjuti semua laporan yang masuk,” pungkas Dasum.

(Arifin)


Loading...

Pos terkait

Loading...