BPD dan Dana Desa Ditengah Wabah Corona

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | MOJOKERTO  – Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan langkah strategis dalam rangka pembangunan desa, Undang-Undang tersebut memberikan konsep perencanaan yang dimulai dari bawah ke atas sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih tinggal di desa, Satu hal yang tentunya menjadi kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah turut berperan serta memberikan kontribusi berupa saran maupun kritikan yang sesuai dengan tupoksinya.

Sebagai lembaga legislatif peran serta para BPD diantaranya sebagai kontrol demi tercapinya tujuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Dalam mengembangkan peran dan fungsinya, BPD tentu perlu mengasah kemampuan reflektif dan kebiasaan bertindak efektif. Tercapainya fungsi maksimal bisa dilakukan karena adanya agenda refleksi dan aksi nyata dan daya refleksi itu bisa dibangun berdasarkan bacaan, baik buku, virtual melalui dukungan teknologi informasi, maupun bacaan lainnya, makin banyak daya serap informasi yang diterima, makin luas pula daya refleksi yang berhasil di asah hingga BPD bisa lebih paham tupoksinya dan bisa memberi solusi dalam mengawal roda pemerintahan berdasarkan aturan aturan yg sudah dipahami baik itu Undang-Undang, Permen ataupun perda.

Karena itu, faktor pelatihan kapasitas menjadi penting untuk diadakan baik lewat program pemerintah daerah atau kratifitas lainnya walau faktanya di Kabupaten Mojokerto dirasa belum maksimal, Disamping kemampuan reflektif, BPD juga perlu melatih diri dengan kebiasaan untuk bertindak, mempunyai agenda kerja, dan benar-benar bekerja dalam arti yang nyata. Kemajuan daerah kita tidak hanya tergantung kepada wacana, public discourse, tetapi harus agenda kerja yang nyata

Dan kerja nyata BPD hari ini Salah satunya bisa dilihat terkait dengan pandemi covid-19 dan PKTD, BPD beserta pemdes, babinsa polri dan TNI, hampir di 315 desa di Kabupaten Mojokerto menjadi Relawan covid-19, berupaya melakukan pencegahan melalui edukasi, sosialisasi dengan menjelaskan perihal informasi Covid-19.

Gejalanya, penularannya dan langkah pencegahannya, banyak yang sudah melakukan penyemprotan disinfektan di setiap RT/RW, melakukan deteksi dini penyebaran Covid-19 dengan memantau pergerakan masyarakat yang masuk dan keluar desa, banyak sahabat BPD yg langsung menjaga portal jalur masuk ke desa bersama satgas desa, Babinsa TNI Dan Polri, guna meminimalisir penyebaran yang dimungkinkan bisa dibawa para pendatang, memantu perkembangan ODP dan bekerja sama dengan Puskesmas setempat, Dan seiring sudah dimulainya pengajuan dana desa tahap I,  BPD sesuai dengan fungsinya harus mengawal Surat edaran Kemendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 dan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang penegasan PKTD dan desa tanggap Covid-19, terutama di klausul perubahan Apbdes, pembelanjaan bidang dan sub bidang lainnya yang bisa bergeser menjadi bidang penanggulangan bencana.

Oleh karena itu berharap pada semua pemangku kebijakan dan kepentingan agar bisa amanah, tetap sesuai kebutuhan dan realistis dalam penganggaran perubahan dana desa untuk bencana.

Mari membiasakan diri untuk lebih banyak bekerja dan bertindak secara efektif daripada hanya berwacana tanpa implementasi yang nyata, Semoga pandemi covid-19 cepat berlalu seiring akan tibanya bulan suci ramadahan 1441 H. Amiin ya Allah ya rabbal alamin.. (Beno)


Loading...

Pos terkait

Loading...