Wali Santri Galau Karna Harus Mengeluarkan Biaya Untuk Bayar Rapid Test Covid-19

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Kendal – Jelang diberlakukannya masa New Normal oleh pemerintah, beberapa Pondok Pesantren (Pon-Pes) di Kabupaten Kendal Jawa Tengah mulai aktif kembali Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Para Santri akan mulai berangkat lagi kepesantren setelah beberapa hari libur disaat lebaran.

Namun, sejumlah orang tua atau wali santri dibuat kalang kabut. Pasalnya mereka harus menyiapkan sejumlah uang untuk membayar Rapid Test sebagai persyaratan putra-putrinya kembali ke pesantren.

Salah satu wali santri asal Kebonharjo Patebon, Munifah, mengatakan putranya akan kembali ke pesantren di Ngawi Jawa Timur, akhir pekan ini, untuk mengikuti KBM yang ada di Pon-Pes tersebut.

“ Santri dari luar daerah diminta menyertakan keterangan hasil rapid test, dan saya sudah coba cari informasi biaya rapid test dikisaran Rp 300-400 ribu. Bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, jumlah ini tidak sedikit. Belum lagi untuk keperluan lain. Kalau tidak punya dana kemungkinan santri tidak bisa balik ke pondok,” terangnya saat ditemui di lapak Bubur Ayam Ning Munifah, di simpang tiga Patebon, Rabu (9/6/2020) pagi.

Lebih lanjut Munifah menyampaikan, kegundahan orang tua atau wali santri tidak hanya dialami dirinya. Dia mengaku mendengar keluhan yang sama dari wali santri lain yang juga diminta membawa hasil rapid test saat kembali ke pesantren.

“ Kita sama, bun. Kemarin nanya ke RSUD biayanya Rp 400 ribu. Belum lagi biaya balik ke pondok harus pakai kendaraan pribadi. Belum daftar ulang. Blas ngga ada yang bantuin, bun” kata Munifah sambil menunjukkan komentar salah satu warganet menanggapi unggahan di akun facebooknya soal rapid test bagi para santri.

Unggahan di akun facebooknya itu pun ramai ditanggapi warganet yang kebanyakan para orang tua atau wali santri. Diunggahan lain, Warganet lain menulis, “yang jadi soal bukan rapid testnya tapi karena di perjalanan terdapat pos penjagaan yang akan meminta bukti keterangan ini dan itu, santri harus bisa menyiapkannya.”

Munifah berharap, Pemerintah kabupaten Kendal bisa memfasilitasi pengadaan rapid test bagi para santri. “Syukur-syukur bisa digratiskan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ferry Nando Rad Bonay, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, mengatakan pihaknya belum mendapatkan perintah mengadakan rapid test untuk kebutuhan para santri.

“ Dan setahu saya, di surat edaran Menteri Agama, sepertinya ditanggung Kemenag. Tapi kalau untuk kegiatan rapid test mandiri info yang kami terima memang ada biayanya dan itu dilakukan oleh klinik dan rumah sakit, karena alatnya mereka beli sehingga diperhitungkan biaya di sana,” terangnya.

Ferry melanjutkan, terkait biaya rapid test, pihaknya mengaku tidak pernah memungut biaya,“kegiatan rapid test yang dilakukan oleh Pemkab Kendal dalam rangka program penjaringan masyarakat yang berpotensi terpapar Covid-19. Untuk pengadaannya, dia menegaskan, gratis dan tidak dipungut biaya,” pungkasnya.


Loading...

Pos terkait

Loading...