ARB Laporkan PLT Kadis Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Banyuwangi Ke Pihak Berwenang. . Ada Apa Ya?

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Banyuwangi – Aliansi Rakyat Banyuwangi (ARB) mengirimkan surat laporan dugaan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN) yang diduga terjadi di Satuan Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.

Laporan tersebut ditunjukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan agung (Kejagung), Mabes Polri, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi, serta Kepolisian Resort Kota (Polresta) Banyuwangi.

Dalam laporannya tersebut, ARB menduga adanya Penyalah Gunaan Wewenang Dalam Jabatan serta disinyalir adanya Nepotisme pada pengangkatan pegawai non PNS atau Tenaga Harian Lepas (THL) yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi pada awal tahun 2020.

“Kami laporan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan serta dugaan nepotisme pada kebijakan pengangkatan pegawai THL baru yang dilakukan pada awal januari 2020,” ungkap Mujiono selaku Ketua ARB.

Menurutnya, selaku PLT, Kepala Dinas tersebut seharusnya tidak boleh mengambil keputusan yang bersifat stategis seperti pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai, serta yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran.

“Berdasarkan kajian yang kami lakukan, pada UU (Undang-Undang) Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, jelas disebutkan jika seorang PLT tidak berwenang mengambil keputusan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

“Tetapi yang kami temukan, PLT tersebut diduga telah melakukan pengangkatan puluhan tenaga THL baru dimana setiap pegawai baru mendapat gaji perbulan sebesar Rp 1.350.000,-.

“Sehingga kami menduga yang bersangkutan telah melampaui kewenangannya dan diduga melanggaran UU Tipikor pada pasal 3 tentang penyalahgunaan wewenang dalam jabatan,” terangnya, kamis (11/6/2020).

Padahal, masih Mujiono, UU yang mengatur kewenangan pejabat PLT tersebut juga telah diperkuat dengan surat edaran dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan nomor 2/SE/VII/2019 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas.

“Dalam surat edaran BKN juga jelas disebutkan jika PLT tidak berwenang mengambil keputusan tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

“Maka wajar saja jika kami menduga kebijakan yang diambil PLT tersebut dapat menjadi tidak sah karena bukan pada kewenangannya, tetapi kami temukan tandatangan langsung dilakukan oleh yang bersangkutan. sehingga anggaran yang digunakan untuk membayar gaji puluhan pegawai baru dapat berpotensi menjadi kerugian perekonomian atau keuangan negara,” bebernya.

Lebih lanjut, Mujiono menjelaskan jika dalam pengangkatan pegawai baru tersebut, dari penelusuran timnya tercium adanya dugaan nepotisme.

“Dari informasi yang kami dapatkan, ada beberapa pegawai yang baru diangkat itu merupakan pegawai keluarga dari pejabat yang bertugas dibawah naungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi,” lanjutnya.

Mujiono pun berharap, agar pihak-pihak berwenang yang menerima surat laporannya agar dapat segera menindaklanjuti serta mendalaminya.

“Kami berharap agar pihak-pihak yang terkait dapat segera menindaklanjuti laporan kami. Ini semua demi adanya kepastian hukum serta terciptanya pemerintahan yang efisien dan bersih dari praktik-praktik KKN,” pungkasnya.

Diwaktu terpisah, RR. Nanin Oktaviantie, S.Sos., M.Si selaku PLT Kepala Dinas (Kadis) Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi saat dikonfirmasi melalui pesan Whatshapp menjelaskan jika pada tanggal 3 Januari 2020 pada tatanan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diadakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjadi Dinas Koperasi , Usaha Mikro dan Perdagangan yang didalamnya ada 2 bidang baru yaitu bidang perdagangan dan bidang pasar yang sebelumnya dibawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

“Tupoksi kami bertambah yaitu terkait bidang koperasi, usaha mikro , perdagangan dan pasar.

“Kami melakukan kegiatan tahun anggaran 2020 sesuai dengan usulan dari eks Disperindag di akhir tahun 2019. Jadi yang kami lakukan adalah pelimpahan dan kelanjutan kegiatan dari eks Disperindag yang masuk menjadi tupoksi kami di diskopumdag sekarang.

“InsyaaAllah kami melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Tidak ada KKN didalam kami melaksanakan tugas karena semua sudah menjadi kebijakan dari pimpinan sebelumnya yang karena OPD baru kami hanya melanjutkan saja. Dan semuanya sudah masuk dalam usulan dari dinas sebelumnya (disperindag) , sebelum adanya OPD baru,” terangnya.

Nanin pun menyebutkan jika PLT dinas tempat dia bertugas ataupun PLT kadis yang lainnya juga menjadi pengguna anggaran dalam menjalankan kegiatan di dinas. Dan semua pengeluaran anggaran termasuk honor para THL yang ada di dinas-dinas menjadi kewenangan pengguna anggaran.

Termasuk juga hal-hal yang menjadi kewenangan pejabat kepala dinas definitif , menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari PLT kepala dinas.

“Jadi, kewajiban yang harus dilaksanakan PLT kadis ini seperti kadis definitif. Hanya hak yang diterima tidak sebagai kadis karena masih eselon 3A,” lanjutnya.

“Bisa ditanyakan ke teman-teman PLT kadis yang lainnya. Sebagai PLT kadis ada pelimpahan kewenangan sebagai SK Bupati. Mungkin bisa di konfirmasi ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) terkait pelimpahan kewenangan untuk PLT ya,” imbuhnya.

Namun sayangnya, saat analisapublik.com menghubungi Kepala BKD Kabupaten Banyuwangi melalui telepon selulernya, guna meminta penjelasan mengenai tugas dan kewenangan pejabat PLT, Nafiul Huda, S.sos., M.Si, belum merespon panggilan teleponnya.

Caption : foto dokumen Mujiono selaku Ketua ARB.

Pewarta : Budi Rosiono, ST


Loading...

Pos terkait

Loading...