Dispendukcapil : Ajukan Perubahan Nama Pelni Rumpis Tanpa Lampiran Putusan Pengadilan

  • Whatsapp

Nanik Endah posisi sebelah kiri dengan menggunakan krudung dan baju berwarna putih. AP.COM BIRO BANYUWANGI/Budi Rosiono.

ANALISAPUBLIK.COM | Banyuwangi –
Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dafduk) Dinas Kependundukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Ninik Endah, menjelaskan jika Pelni Rumpis telah mengajukan perubahan nama sebanyak 3 kali.

Menurut Ninik, dalam historis yang tersimpan di database, Pelni Rumpis pernah mengajukan perubahan nama dari Pelni F Rumpis, Drs., menjadi Pelni Rumpis.

“Datang untuk merubah nama dari Pelni F Rumpis, Drs., menjadi Pelni Rumpis. Dihari yang sama tetapi jam yang berbeda dia (Pelni Rumpis) datang lagi untuk namanya karena untuk F dan Drs nya kan hilang, otomatis kan ada koma di Pelni Rumpisnya, jadi dia dirubah lagi menjadi hilang tanda komanya,” jelasnya, selasa (16/6/2020).

Selanjutnya, lanjut Ninik, Pelni Rumpis datang lagi dan melakukan perubahan nama dari Pelni Rumpis menjadi Pelni Febris Rumpis.

“Pada 2019 dia (Pelni Rumpis) datang lagi untuk melakukan perubahan nama lagi dengan membawa akte kelahiran. Di akte kelahiran dia, itu namanya Pelni Febris Rumpis, terus Ijasah juga Pelni Febris Rumpis. Karena ada data yang jelas, kami berani untuk merubah. Selang beberapa menit dia datang lagi untuk merubah golongan darah dari AB menjadi O,” bebernya.

Kemudian saat ini dia kembali datang lagi untuk melakukan perubahan nama menjadi Pelni Rumpis.

“Sekarang dia datang lagi ke pak kadis (Kepala Dinas) dan pak sekdin (Sekretaris Dinas) untuk merubah nama yang sudah ada didata base kita dari Pelni Febris Rumpis menjadi Pelni Rumpis sesuai dengan Ijasah anaknya.

“Nah pedoman kita, ini kan yang bermasalah pak Pelni Rumpis bukan anaknya, jadi kalau dasarnya Ijasah kan tidak bisa karena kalau menggunakan Ijasah tersebut berarti kan nama yang paten itu anaknya, sementara pak Pelni ini kan hanya data sekunder, data pendukung data anaknya saja.

“Jadi, kan saya gak bisa untuk melakukan itu, terus tadi saya pelajari pak Pelni ini bikin surat pernyataan, yang menyatakan bahwa dia ingin nama dirubah sesuai dengan Ijasah anaknya dan menyatakan bahwa dia tidak akan lagi melakukan perubahan,” lanjutnya.

Nanik pun merasa tidak yakin jika kedepan Pelni Rumpis tidak akan kembali melakukan perubahan, meskipun sudah membuat surat pernyataan jika kedepan tidak akan melakukan perubahan nama lagi.

“Sekarang saya bertanya, apa iya dia tidak akan melakukan perubahan sedangkan saya selidiki dia adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang notabennya ada database di kepegawaian. Saya tanya ke kepegawaian datanya apa, datanya adalah Pelni Febris Rumpis sesuai dengan akte maupun Ijasah yang ada.

“Nah apa dia tidak akan datang lagi ke kita suatu saat? Pada saat pensiun misalnya, apakah dia tidak akan merubah, apakah dia mau taspen kalau tidak sesuai dengan datanya karena ada perubahan. Belum lagi kalau dia punya SIM (Surat Ijin Mengemudi), di SIM nya apa namanya, ya kan. Apalagi otomatis dia kan punya dokumen banyak, bagaimana dengan rekening bank dia kan juga punya, bagaimana dengan pajak, bagaimana dengan BPJS yang notabennya harus sesuai dengan database kita, karena semua berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan).

“Jadi pertanyaan saya kalau yang bersangkutan membuat surat pernyataan tidak akan melakukan perubahan, apa iya suatu saat dia tidak akan melakukan perubahan lagi,” bebernya.

Lebih lanjut Nanik yang didampingi Kadis dan Sekdin pun mengatakan jika aturan sudah jelas, sehingga jika ada putusan pengadilan maka prosesnya tidak akan terhambat karena putusan pengadilan harus dipatuhi oleh siapapun.

Berikut hasil penelusuran analisapublik.com melaui internet terkait regulasi yang mengatur boleh tidaknya perubahan nama pada data kependudukan tanpa melampirkan putusan pengadilan.

Terkait regulasi pada proses perubahan nama, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dimana dalam penjelasan alenia ke-3 dijelaskan jika Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Selanjutnya yang dimaksud peristiwa penting, menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Kemudian pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.

Lalu perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.

Pejabat Pencatatan Sipil kemudian akan membuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Aturan tersebut juga diperkuat oleh Peraturan Presiden (PP) Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftatan Penduduk dan Pencatatan Sipil, dimana pada pasal 63 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan: salinan penetapan Pengadilan Negeri, kutipan akta pencatatan sipil, kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk-elektronik, dan dokumen perjalanan bagi orang asing.

(Pewarta : Budi Rosiono)


Loading...

Pos terkait

Loading...