Sekretaris PA GMNI Banyuwangi Soroti Kebijakan Pemkab Terkait Akan Diberlakukannya New Normal Pariwisata

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Banyuwangi – Sekretaris Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiwa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Banyuwangi, Marcelinus Florianus GG, ST, soroti kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mengenai akan diterapkannya New Normal Pariwisata.

Menurutnya, kebijakan akan diberlakukannya penerapan New Normal Pariwisata terkesan dipaksakan, lantaran fakta dilapangan angka positif covid-19 di Bumi Blambangan makin meningkat.

Bacaan Lainnya

“Akan diberlakukannya New normal Pariwisata terkesan dipaksakan oleh Pemkab Banyuwangi, lantaran angka positif terjangkit Covid-19 di Banyuwangi masih terus meningkat.

“Lihat saja seperti minggu kemarin dalam sehari angka yang positif terjangkit covid-19 dari total 13 menjadi 20, artinya ada kenaikan 7 orang,” katanya, kamis (18/6/2020).

Apalagi, masih Marcel sapaan akrabnya, dari ketujuh orang yang dinyatakan positif minggu kemarin, 6 orang terdeteksi lantaran adanya kegiatan Rapid Test gratis yang diselenggarakan oleh Pelindo III.

“Beruntungnya pelindo III minggu lalu menggelar kegiatan Rapid Test gratis di ASDP Ketapang, sehingga dapat mendeteksi awal orang-orang yang akhirnya dinyatakan positif tersebut. Jika tidak ada kegiatan tersebut, bisa-bisa mereka yang positif itu tidak akan terdeteksi.

“Hal ini kan bisa menjadi sebuah paradigma jika Pemkab Banyuwangi melalui gugus tugas diduga kurang serius dalam penanganan covid-19 di Banyuwangi, padahal anggaran yang telah disiapkan sebanyak 78 Miliar, itu belum termasuk bantuan-bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta pihak-pihak ketiga,” terangnya.

Lebih lanjut, Marcel mengatakan jika Pemkab Banyuwangi seharusnya juga lebih mendengarkan dan memperhatikan keluhan rakyat kecil yang terbebani akibat mahalnya biaya Rapid Test.

“Informasi yang kami dapat dilapangan dari mereka yang sehari-hari bekerja lintas kabupaten/kota, merasa terbebani atas mahalnya biaya Rapid Test serta berlakunya hasil Rapit Test yang hanya dapat digunakan 3 hari.

“Sehingga jika mereka harus melakukan Rapid Test mandiri 3 hari sekali, maka mereka akan merasa sangat terbebani.

“Oleh karenanya, kami meminta pihak Pemkab dapat lebih fokus untuk mencarikan solusi dalam mengurangi beban yang harus ditanggung oleh mereka. Apalagi jika Pemkab bisa memberikan solusi dengan memberikan fasilitas Rapid Test secara gratis.

“Dan untuk biaya Rapid Test mandiri, alangkah baiknya jika pak bupati membuat peraturan tentang stadarisasi harga terendah agar semua tempat yang menerima Rapid Test mandiri harganya tidak berbeda-beda,” kata aktivis muda kelahiran Banyuwangi ini.

Ia pun berharap agar Pemkab Banyuwangi dapat lebih fokus dalam penanganan covid-19, jangan hanya sibuk dengan simulasi penerapan New Normal Pariwisata.

“Kami bukan menolak diberlakukannya New Normal Pariwisata. Kami pun merespon dengan baik, tetapi kami berharap agar Pemkab lebih serius dulu dalam penanganan covid-19 di Banyuwangi.

“Sehingga jika keadaan belum memungkinkan lantaran angka positif covid-19 belum menurun jangan memaksakan untuk memberlakukan penerapan New Normal Pariwisata. Apakah Pemkab melalui gugus tugas sudah benar-benar siap andai kata saat New Normal Pariwisata diberlakukan kemudian angka terjangkit covid-19 menjadi semakin meningkat,” imbuhnya.

Sekedar diketahui, hingga saat ini Kabupaten Banyuwangi masih masuk dalam katagori zona merah. Dimana data sementara Covid-19 Kabupaten Banyuwangi untuk hari ini, Orang Dalam Pantauan (ODP) sebanyak 889 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 47 orang, dan Positif terjangkit sebanyak 20 orang.

(berita ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya)

(Pewarta : Budi Rosiono)


Loading...

Pos terkait

Loading...