Kejari dan Pemda Biak Taken MOU Tingkatkan Pelayanan

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Biak Numfor – Kejaksaan Negeri bersama Pemda Biak menyatukan persepsi dengan melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Momerandum of Under Standing (MoU) pada bidang penyelesaian permasalahan hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, di Kantor Kejari Biak, Selasa (21/7/2020).

Kejari Biak Erwin Saragih, SH.,MH mengatakan, perpanjangan MoU dibidang pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara untuk pelayanan kepada masyarakat.

“Kerja sama ini sangat penting dalam hal pendampingan hukum, khususnya lagi dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi terhadap pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang telah percaya kepada kami dalam melakukan pendampingan,” ujarnya.

Pendatanganan nota kesepahaman kata Kajari, bukan sekedar kegiatan seremonial, namun akan ditindaklanjuti dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu Bupati Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd mengatakan, kerja sama dibidang perdata dan tata usaha negara dengan Kejari Biak sangat penting, khususnya lagi dalam hal pendampingan hukum.

Ia mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pihak Kejari Biak yang sudah banyak membantu dalam pemberian pendampingan dan bantuan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Kesepakatan bersama ini perlu kita apresiasi. Pasalnya, ini adalah tujuan yang mulia untuk terus membina dalam pemberian bantuan pada saat penyelesaian masalah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, baik di luar atau di dalam pengadilan,” ucapnya.

Dijelaskan, bahwa kesepakatan yang telah ditindaklajuti dalam bentuk MoU ini sebagai penegasan bahwa pemerintah akan selalu transparan, efektif serta efisien dalam pengambilan kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai fungsi pendampingan kedepannya.

“Melalui kerja sama ini diharapkan dapat membantu pendampingan dan pemberian bantuan hukum, khususnya lagi dalam mewujudkan pelayanan yang lebih transparan, termasuk dibidang pengelolaan anggaran,” tandasnya.

Ia menjelaskan, pendampingan diberikan tersebut perlu juga dipahami, bahwa pendampingan itu sebagai langkah control goverment, sehingga dalam pelaksanaan kebijakan yang menggunakan pendanaan dari APBD tidak terjadi kesalahan yang bisa mengakibatkan tindak pidana korupsi atas dana yang digunakan.

Hadir dalam pendatangganan MoU itu disaksikan langsung Ketua DPRD Biak Numfor Milka Rumaropen, Dandim 1708/BN, Kapolres Biak Numfor, Ketua Pengadilan Negeri Biak dan sejumlah pejabat lainnya.(JER)


Loading...

Pos terkait

Loading...