Kunjungi BKD Blora, Arwani Thomafi Tampung Aspirasi PPPK

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H. Mohammad Arwani Thomafi mengunjungi beberapa Instansi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, salah satunya adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Sesuai dengan tupoksinya sebagai, Anggota Legislatif, Pengawas dan Anggaran di Komisi II DPR RI, H. Mohammad Arwani Thomafi didampingi oleh Wakil Bupati Blora, H. Arief Rohman, MSi, di Gedung Pertemuan Kantor BKD Blora, Rabu (29/07/2020).

Bacaan Lainnya

Plt. Kepala BKD Blora, Heru Eko Wiyono, mengatakan bahwa terkait nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Blora sudah turun Peraturan Presiden (Perpres), tinggal aturan penggajiannya.

“PPPK Blora sudah turun Perpresnya, tinggal menunggu Perpres terkait penggajiannya. Padahal, kami sudah menganggarkan dua tahun yang lalu, namun belum bisa dicairkan, karena tidak ada Perpresnya. Kami masih menunggu itu,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Gus Aang, panggilan akrab Wakil Ketua Komisi II DPR RI, mengatakan bahwa pihaknya sudah sering membahas persoalan tersebut dengan Kementerian Pembinaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan Kementerian Keuangan RI dalam rapat-rapat Komisi.

“Kami sudah mendesak kepada Kemenkeu RI, kenapa persoalan PPPK sudah satu setengah tahun kok tidak selesai-selesai. Kami katakan bahwa Pemerintah Pusat punya janji hutang yang harus dipenuhi, terkait PPPK ini, kami terus memperjuangkan ini, dan saya siap menampung aspirasi dan masukan dari para PPPK Blora,” kata Gus Aang putra keempat dari 11 bersaudara almarhum tokoh PPP KH. Thoyfur.

Salah seorang PPPK dari Blora, Agus berharap, DPR RI bisa memperjuangkan nasib para PPPK yang berjumlah 151 ribu orang dan meminta agar perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bisa diprioritaskan untuk PPPK.

“Kami minta DPR RI Komisi II, melalui Pak Arwani Thomafi, bisa membantu kami. Saat ini, gaji kami berasal dari UMK (Upah Minimum_red) Kabupaten Blora, sekitar Rp 1,08 Juta dan untuk seleksi CPNS diambil dari PPPK,” ujarnya.

Politisi kelahiran Rembang, Jateng itu pun, berujar akan membahasnya dengan Kementerian terkait, agar masalah tersebut bisa selesai.

“Semua masukan telah kami catat, dan akan kami prioritaskan untuk dibahas dengan Pemerintah Pusat,” tandasnya.
(Jay)


Loading...

Pos terkait

Loading...