Reses di Blora Jelang Pilkada, Arwani Soroti Netralitas ASN

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Reses Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H. Muhammad Arwani Thomafi melakukan kunjungan kerja di berbagai instansi di Kabupaten Blora.

Dengan didampingi dengan Wakil Bupati Blora, H. Arief Rohman, politisi dari PPP ini mengunjungi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Blora untuk meninjau kesiapan seluruh jajaran pengawas menjelang Pilkada serentak.

Bacaan Lainnya

Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 merupakan tantangan baru Bawaslu dalam melakukan pengawasan, karena di tengah pandemi covid-19 selama melakukan kegiatan pengawasan harus mengutamakan keselamatan semua pihak.

“Pilkada dapat dilaksanakan, karena protokol kesehatan. Apabila ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan diadakan evaluasi ke depannya,” ujar Arwani di Kantor Bawaslu Blora, Rabu (29/07/2020).

Hal lain yang jadi sorotannya adalah politik uang dan potensi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Blora. Dirinya berharap semua pihak dapat menciptakan Pilkada yang demokratis tanpa Politik Uang dan ASN yang tidak netral atau sejenisnya.

Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data & Informasi Bawaslu Blora, Andyka Fuad Ibrahim menyampaikan Bawaslu Blora telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam kelancaran pengawasan Pilkada Blora pada tanggal 9 Desember mendatang.

“Kami beserta seluruh jajaran pengawas Kecamatan maupun Desa sudah menerapkan protokol covid-19 dalam melaksanakan pengawasan. Kami sudah membagikan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tahap pertama. Sementara untuk melawan politik uang, Bawaslu Blora sudah menyiapkan strategi, salah satunya adalah membentuk desa anti politik uang,” ungkap Andyka.

Saat ini, Bawaslu Blora sudah memiliki empat desa anti politik uang dan tiga desa pengawasan, yang dalam Pilkada ini ditargetkan akan bertambah minimal etralitas ASN, Andyka menambahkan bahwa dalam tahapan Pilkada 2020, Bawaslu Blora telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap ASN Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Sesuai kewenangannya, temuan dugaan pelanggaran tersebut telah diteruskan Bawaslu Blora ke Bawaslu Propinsi. Dari kajian Bawaslu Propinsi diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan hasilnya sudah ada rekomendasi berupa sanksi sedang dari KASN.

Di tempat yang sama, Anny Aisyah Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Blora, menjelaskan upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN dengan berkirim surat kepada Sekda, Camat dan stakeholder lain serta pengawasan tahapan yang sedang berjalan, yakni Coklit.

“Kami sudah berkirim surat netralitas (ASN). Sedangkan di tahapan yang sedang berjalan, pengawas di semua tingkatan telah melakukan pengawasan melekat. Temuan kami masih ada petugas coklit yang tidak sesuai prosedur. Terhadap hal ini Bawaslu sudah berikan saran perbaikan ke KPU,” pungkas Anny.
(Jay)


Loading...

Pos terkait

Loading...