Sekda Markus Mansnembra Pimpin Rapat Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja OPD

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Biak Numfor | Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perangkat penting dalam reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Biak Numfor dinilai masih perlu mendapat perhatian serius oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Penyusunan SAKIP sebagai wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dinilai masih banyak menjadi catatan serius dan terus akan dievaluasi dan dinilai untuk menentukan memuaskan tidaknya kinerja instansi pemerintah.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Markus O. Masnembra, SH.,MM ketika memimpin rapat koordinasi dan evaluasi kinerja OPD di Sasana Krida Kantor Bupati, Rabu (29/7/2020) kemarin.

Ia menegaska, bahwa harus ada komitmen secara serius dari seluruh OPD untuk mengerjakan dan menyusun dokumen SAKIP/LAKIP serta dokumen perjanjian kinerja.

“Ini menjadi perhatian serius. Karena sebagai bagian dalam mengukur kinerja setiap OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” kata dia.

Ia meminta, bahwa hal yang perlu menjadi perhatian dan fokus OPD sehingga predikat yang diperoleh dalam akuntabilitas kinerja tahun ini dan kedepan meningkat adalah dengan mengurangi ego antar-instansi. Hal ini dinilai penting, kata Sekda, karena tidak ada instansi yang benar-benar bisa mewujudkan tujuan sendiri, tetap harus kolaborasi, dan sinergi satu sama lain.

“Harus ada kerja sama, koordinasi dan komunikasi. Apa yang dilakukan tujuannya adalah untuk pelayanan di Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu, maka saya juga mengingatkan supaya penyusunan LAKIP membutuhkan niat dan komitmen serta kesadaran untuk mendorong dan mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,” tandasnya.

Sekedar diketahui, bahwa kriteria yang dinilai ddengan melihat bahwa apakah yang dikerjakan atau program yang disusun dan dibuat itu benar-benar bermanfaat, kemudian bagaimana rencana-rencana yang disusun keterkaitannya dengan RPJMD, diterjemahkan ke dalam program, kemudian penggunaan anggaran, dan penguasaan terhadap rencana dan program tersebut, serta sejumlah hal-hal terkait lainnya.

Untuk diketahui bahwa komponen SAKIP terdiri atas perencanaan kinerja dengan bobot penilaian 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi 10%. Kemudian, kinerja diukur dari capaian kinerja dengan bobot 20%.

Selain penekanan soal LAKIP dan SAKIP, Sekda juga meminta semua pimpinan OPD supaya memperhartikan koodinasi dan komunikasi dalam menjalankan setiap programnya masing-masing. Demikian halnya, para pimpinan OPD dan pengelola anggaran diminta supaya memperhatikan disiplin dalam penggunaan anggaran sesuai dengan regulasi atau aturan yang berlaku.(JER).


Loading...

Pos terkait

Loading...