Aparat Gabungan di Blora Gelar Razia Prokes, Sanksi Mulai Hari Ini

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Polres Blora, Kodim 0721/Blora serta Subdenpom Blora menggelar razia protokol kesehatan di Pasar Rakyat Sido Makmur Kabupaten Blora pada Jumat, (11/09/2020).

Razia tersebut adalah wujud pelaksanaan dari Inpres No. 06 Tahun 2020 serta Perbup No. 55 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Blora.

Bacaan Lainnya

Dalam kegiatan tersebut petugas gabungan terjun mengecek aktifitas di pasar. Jika ditemukan warga tidak menerapkan protokol kesehatan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada.

Kapolres Blora AKBP Ferry Irawan, SIK, melalui Kabag Ops Kompol Supriyo, S.Sos, M.Si, mengungkapkan bahwa Polres Blora bersama Kodim siap mendukung Satpol PP untuk melakukan penegakkan hukum terhadap protokol kesehatan.

“Polres Blora tentunya bersama Kodim, siap mendukung penegakkan hukum protokol kesehatan di Blora sesuai dengan Perbup No. 55 Tahun 2020,” ucap Kabag Ops.

Lebih lanjut, mantan Kapolsek Randublatung ini membeberkan bahwa kegiatan ini dilakukan serentak di seluruh Polsek jajaran bersama Forkopincam dengan tujuan utama mengajak masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan, sehingga kegiatan masyarakat bisa terus berjalan namun aman dari Covid-19.

Dalam razia tersebut warga yang melanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dikenakan sanksi sosial yaitu melakukan kerja bakti dengan memakai rompi orange membersihkan lingkungan.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Blora Djoko Sulistyono mengatakan bahwa pemberlakuan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dimulai hari ini.

“Efektif kita berlakukan hari ini. Sanksinya kita jatuhi kerja sosial seperti bersih-bersih. Apabila yang bersangkutan tidak mau baru kita denda sebesar Rp 100 ribu. Kita kenakan rompi oranye bertuliskan pelanggar protokol kesehatan Covid-19 dan kita minta untuk menyapu. Ada satu yang menolak kerja sosial dan lebih memilih membayar denda Rp 100 ribu,” ungkap Djoko Sulistyono.

Djoko melanjutkan bahwa uang denda tersebut langsung disetorkan ke kas daerah melalui transfer ke rekening.

“Lumayan bisa untuk tambah-tambah pendapatan asli daerah (PAD),” pungkasnya.
(Jay)


Loading...

Pos terkait

Loading...