Tak Dapat Informasi yang Diminta, Irawan Ajukan PSI ke KIP Jatim

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Bojonegoro – Dua Badan Publik di Kabupaten Bojonegoro dilaporkan ke Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Timur oleh Irawan, warga Desa Betet Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur pada hari Rabu (23/09). Dua Badan Publik tersebut adalah, Camat Kasiman selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Kasiman dan Kepala Desa Tembeling Kecamatan Kasiman.

Kedua badan publik tersebut dilaporkan oleh Irawan, karena merasa dipersulit untuk mendapatkan informasi yang dimohonnya, yaitu berkaitan dengan APBDes tahun 2018 – 2019 dan Lelang Tanah Kas Desa (TKD) di desa Tembeling Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.

Bacaan Lainnya

Irawan, selaku pemohon informasi saat ditemui di rumahnya mengatakan, “Saya sangat menyayangkan atas sikap Camat Kasiman yang seolah-olah menutup-nutupi kami dalam mendapatkan informasi. Padahal dalam surat jawaban permohonan informasi dari PPID Utama Kabupaten Bojonegoro Nomor 489/1077/412.213/2020 tertanggal 13 Juli 2020 kepada kami dengan tembusan Camat Kasiman, di situ tertulis dengan jelas bahwa PPID Kecamatan Kasiman diharapkan memfasilitasi pertemuan saya dengan PPID Desa Tembeling untuk dilakukan penyerahan dokumen dan informasi yang saya minta. Namun sayangnya hingga batas akhir waktu tidak juga dilakukan fasilitasi tersebut. Hingga akhirnya saya terpaksa mengajukan permohonan keberatan dan berlanjut hingga ke Permohonan Sengketa Informasi (PSI) ke KIP Jawa Timur,” ucap Irawan, Selasa (29/09/2020).

Kasus ini berawal dari beberapa informasi yang diterima oleh Irawan dari beberapa warga yang ada di desa Tembeling tentang kejanggalan beberapa proyek pekerjaan di desa tersebut. Setelah menerima informasi tersebut, Irawan, yang juga sebagai Wakil Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro mengajukan Permohonan Informasi (PI) ke PPID Utama kabupaten Bojonegoro. Setelah semua proses dijalani hingga batas akhir waktu tidak diterima informasi yang dimohon dan bahkan dari Camat Kasiman membuat sebuah “LEGAL OPINION” yang seolah-olah mengatakan bahwa informasi yang diminta Irawan adalah informasi yang tertutup atau dikecualikan.

“Sebagai masyarakat yang punya hak untuk tahu dan ini dilindungi oleh Undang-Undang, saya berharap pemerintah tidak main-main dengan Keterbukaan Informasi. Saya menjadi bertanya-tanya, ada apa ini dengan Kecamatan Kasiman kok kelihatannya sangat tertutup? Saya tunggu mereka di Sidang ajudikasi nonlitigasi di KIP Jawa Timur nanti. Intinya kalau mereka bersih, kenapa harus risih,” pungkasnya kepada analisapublik.com.
(Jay/Goen)


Loading...

Pos terkait

Loading...