Pilkada di Tengah Pandemi, Ketua KPU Blora : Maksimalkan Kampanye Via Medsos

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora M Khamdun menyampaikan bahwa kampanye di tengah pandemi covid-19 ini tetap bisa dilakukan dengan memaksimalkan melalui media sosial (medsos). Hal ini disampaikan Khamdun saat mengikuti acara rapat koordinasi dengan stakeholder Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora 2020 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Blora.

“Tahapan Pilkada Blora masa kampanye sudah jalan 8 hari. Sesuai PKPU terbaru, memang ada larangan kampanye tatap muka yang pesertanya lebih dari 50 orang. Hal ini untuk mencegah penyebaran Covid-19, namun kami tidak sarankan agar memaksimalkan kampanye melalui media sosial (medsos),” ucap M Khamdun, Minggu (04/10/2020).

Bacaan Lainnya

Menurut Khamdun, kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota. Namun, dalam situasi pandemi covid-19 ini, banyak aturan terbaru terkait larangan kampanye terbuka.

“Untuk aturan kampanye masih sama dengan peraturan pemilu sebelumnya, hanya saja di tengah pandemi covid ini ada peraturan baru, kampanye terbuka ditiadakan agar tidak menimbulkan kerumunan. Para paslon atau tim bisa memaksimalkan pemanfaatan medsos. Dulu aturan maksimal penggunaan medsos 10 akun, sekarang boleh 30 akun, cetak kaos dulu hanya dibatasi 50 ribu, sekarang boleh 60 ribu. Begitu pun penambahan APK (alat peraga kampanye) penambahan paling banyak 200 persen,” jelasnya.

Khamdun menambahkan, kampanye bisa melalui platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.

“Sedangkan iklan kampanye di Media Sosial merupakan penyampaian pesan Kampanye melalui media sosial yang dibiayai oleh pasangan calon. Untuk iklan kampanye di Media Daring, berisi penyampaian pesan kampanye melalui media daring yang dibiayai oleh pasangan calon,” paparnya.

Khamdun juga menjelaskan, jika di daerah tempat kampanye terkendala jaringan internet maka diperbolehkan tatap muka dengan peserta tidak lebih dari 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Dalam hal tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, membatasi peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 orang dan wajib menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid019,” terangnya.

Khamdun juga menyebut, Parpol, Gabungan Parpol, Paslon, dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di medsos, dengan ketentuan paling banyak 30 akun resmi untuk seluruh aplikasi, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan paling banyak 20 akun resmi untuk seluruh aplikasi, untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Wajib menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang,” tegasnya.

Dalam kegiatan Kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung, lanjut Khamdun, dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui dan orang lanjut usia. Sedangkan untuk debat publik paslon, pihaknya akan men akan menggandeng stasiun televisi agar mudah diakses masyarakat. (Jay)


Loading...

Pos terkait

Loading...