DEMA STAIN Madina Unjuk Rasa Di DPRD Tolak Omnibus Law

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Mandailing Natal – Ratusan mahasiswa Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina yang tergabung dari berbagai organisasi kemahasiswaan berunjuk rasa di gedung DPRD Mandailing Natal, menolak Omnibus Law Undang-undang Tenaga Kerja, Jum’at (9/10/20).

Mereka meminta kepada anggota DPRD Madina untuk menyurati pemerintah agar Omnibus Law Undang – undang Cipta Kerja dibatalkan.

Dalam orasi yang disampaikan oleh anak-anak mahasiswa yang tergabung dari berbagai organisasi kemahasiswaan seperti PMII, HMI, IMM dan IM3, menyatakan sikap, diantaranya :

1.Menolak dengan Tegas UU Cipta Kerja karena bertentangan dengan UU No 15 Tahun 2019 Bab II Pasal 5, Pasal 96 Tentang Perubahan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Menolak upaya sentralisasi melalui konsep Omnimbus Law UU Cipta Kerja yang mencederai samangat Reformasi.

3.Menolak penghapusan Hak Pekerja meliputi Jaminan Pekerjaan, Jaminan Pendapatan dan Jaminan Sosial sesuai UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan.

4.Menolak penyederhanaan sistem inspektasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan Sesuai dengan UUD No 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan.

5. Mendesak Pemerintan membuka ruang partisifasi untuk masyarakat dalam setiap penyusunan dan perubahan kebijakan.

6.Mengecam tindakan represif aparat terhadap mahasiswa dan masyarakat.

Usai berorasi di depan gedung DPRD Madina, ratusan mahasiswa dipersilahkan memasuki ruang rapat paripurna.

Diruang paripurna, mahasiswa mendengarkan penyampaian dari beberapa fraksi yang mewakili diantaranya, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra.

Dari Fraksi Demokrat, Dodi Martua mengatakan “Sepakat” apa yang di sampaikan adek adek mahasiswa.

“Secara pribadi atau secara kepartaian dan mungkin teman teman lainnya juga, sebenarnya menolak dengan ikhlas omnibus law undang- undang cipta kerja” pungkasnya.

Namun, kata dia, yang menjadi kewenangan terkait undang-undang cipta kerja ada di pusat.

“Kewenangan ini ada di pusat, namun kewenangan kami didaerah cuma bisa menyurati ke pusat bahwa aspirasi di daerah menolak omnibus law Undang-undang Cipta Kerja” ucap dia lagi.

Sementara itu dari fraksi PKS, Budiman Borotan menyerukan pernyataan sikap menolak omnibus law UU Cipta Kerja.

“Sejak awal kami dari PKS jelas-jelas menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja ini, dan kami juga menolak untuk dibawa ke paripurna, maka dalam hal ini kami dari fraksi PKS bersama rakyat indonesia menyatakan sikap yang sama menolak UU Cipta Kerja” tegasnya.

Budi juga mengungkapkan, bahwa sampai saat inipun masih berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera melalui presiden PKS melayangkan surat kepada Presiden RI untuk membuat Perpu dan membatalkan omnibus law.

Usai mendengar beberapa penyampaian dari berbagai fraksi, para pendemo akhirnya membubarkan diri dengan tertib.

(RUDI SIREGAR)


Loading...

Pos terkait

Loading...