Seorang Karyawan PT WKS Palsukan Surat Hasil Rapid Test

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Kotawaringin Barat-Polres Kobar jajaran Polda Kalteng kembali mengamankan satu orang pelaku pemalsuan surat hasil Rapid Test Covid – 19 bernama Aditya Dories Pratama, adapun penangkapan pelaku pemalsuan ini, Selasa (13/10/2020).


Pelaku merupakan pelaksana lapangan dari PT. Widodo Karya Sejahtera (WKS) yang dalam masa kerja proyek pembangunan hotel Mercure, Jalan Udan Said, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan (Arsel), Kabupaten Kobar, Kalteng, menurut Kapolres Kobar AKBP Andi Kirana melalui Kasatreskrim AKP Rendra Aditya Dhani. Saat Siaran Pers Realise di Aula Polres. Pada hari Rabu, (15/10/2020).

AKP Rendra Aditya Dhani menjelaskan,modus yang digunakan pelaku yaitu dengan cara melakukan scan terhadap surat Rapid test asli a.n. Muslikin yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Mitra Sehat Pangkalan Bun.

Setelah itu, lanjut Kasat, pelaku kemudian mengedit nama, tempat tanggal lahir dan alamat sebanyak delapan orang menggunakan laptop miliknya, namun tidak merubah nomor lab, sehingga keseluruhan nomornya sama.

“Setelah selesai, hasil editan tersebut di print di Bali Indah foto Pangkalan Bun dan hasilnya diserahkan kepada para pekerja yang akan pulang ke pulau Jawa tujuan Semarang,” jelas Kasat.

Namun sesampainya di pelabuhan, salah satu petugas kesehatan pelabuhan, mengecek surat hasil rapid test delapan calon penumpang dan setelah diperiksa surat tersebut palsu.

“Setelah kami lakukan pemeriksaan, pelaku mengaku bahwa berniat untuk mempermudah pekerja yang akan pulang ke Jawa dengan ongkos Rp 48.000 rupiah untuk membuat satu surat hasil Rapid Test,” imbuhnya.

Kemudian Rendra Adtya Dhani mengatakan bahwa hal ini sebagai pembelajaran kepada masyarakat yang mana pemalsuan surat rapied test ini akan berdampak kepada masyarakat luas, khususnya kepada penumpang yang ada di kapal, dalam hal ini akan menimbulkan cluster baru lagi di situasi pandemik Covid-19, tuturnya.

“Harapannya agar kita dalam situasi pandemik covid-19 masyarakat bisa mendukung upaya pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19,” ujarnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana tentang pemalsuan surat dan ancaman penjara enam tahun.
(RHD).


Loading...

Pos terkait

Loading...