Tuntut Keterbukaan Perekrutan Perades, Ratusan Warga Geruduk Kantor Balai Desa Ngraho

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Bojonegoro – Ratusan warga Desa Ngraho Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro pagi tadi, Senin (09/11/2020) sekira pukul 09.00 WIB menggeruduk kantor balai desa setempat. Kedatangan mereka dengan membentangkan banner dan spanduk sambil meneriakkan yel-yel menuntut keterbukaan dan transparansi dalam Perekrutan Perangkat Desa (Perades) Ngraho yang dinilai sarat kecurangan.

Dalam aksi ini, ratusan warga bersama para peserta tes pengisian Perades yang tidak lolos menilai bahwa diduga telah terjadi permainan dan jual beli jabatan pada seleksi tersebut dengan bukti yang diyakini dan dimiliki oleh beberapa warga dan peserta.

Bacaan Lainnya

“Kami menuntut agar apa yang menjadi dugaan kami terkait adanya permainan uang dan juga permainan apapun untuk dilakukan klarifikasi oleh pihak Panitia dan kepala desa, karena ada dugaan permainan jual beli jabatan seleksi perangkat desa,” kata Ghozali, koordinator aksi dalam orasinya di Pendopo Kantor Desa Ngraho.

Para peserta aksi dari para pria dan wanita ini menganggap bahwa semua yang disampaikan oleh Kepala Desa Ngraho adalah kebohongan terkait jabatan perangkat desa, meskipun sebelumnya Kades atau panitia mengatakan bahwa semua proses berjalan transparan.

“Kami tidak percaya, semua bohong, Kades bohong, panitia bohong,” kata peserta aksi secara bersamaan dalam orasinya.

Massa meminta Kepala desa dan perangkat desa yang menjadi panitia untuk memberikan klarifikasi. Namun saat kepala desa menjelaskan, terlihat tidak diindahkan oleh peserta dan dianggap telah berbohong, sehingga akhirnya para panitia diminta untuk bersumpah.

“Kami tidak melakukan upaya apapun untuk memenangkan perangkat desa Ngraho,” kilah Muchsin, Kepala Desa Ngraho.

Peserta aksi menuntut adanya ujian tes Perades diulang, karena dinilai sarat dengan dugaan permainan dan kecurangan.

Suasana nyaris memanas ketika perdebatan antara kepala desa dan salah satu peserta atas tudingan permintaan uang sebesar Rp 300 juta dan bahkan saat peserta tes Perades mengklarifikasi malah dihadapkan dengan seseorang yang diduga preman.

Selesai melakukan unras di kantor desa Ngraho, para peserta melanjutkan unras damai dan menyampaikan aspirasinya di kantor camat Gayam, dengan didampingi kuasa hukumnya, Anam Warsito, dari LBH Akar. Peserta aksi yang didampingi kuasa hukumnya memohon kepada Camat Gayam, Agus Hariyana untuk dapat menolak atau paling tidak menunda rekomendasi pelantikan, untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas kamtibmas di Desa Ngraho.

Menanggapi tuntutan peserta aksi, Camat Gayam, Agus Hariyana mengatakan, “Dalam tes pengisian perades ini kami hanya sebagai fasilitator tempat dan itu kita tempatkan di SMPN 1 Gayam. Adapun terhadap proses pelaksanaan pengisian perangkat desa ini kami tidak ikut campur dan jika ada ketidakpuasan atau keluhan terhadap proses ini, saya berharap ada komunikasi yang baik dan bisa dilakukan mediasi oleh pihak-pihak terkait, sehingga bisa ada jalan keluar,” ungkap Camat Ring 1 proyek migas nasional ini.
(Jay/Goen)


Loading...

Pos terkait

Loading...