MEMANGKAS BIROKRASI HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

  • Whatsapp

Oleh M. Junaedi L.Gaol, SH
(Aktivis Buruh dan Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Palangka Raya)

AWALNYA, Tidak sedikit teman-teman aktivis buruh yang meragukan langkah saya mengambil pendidikan program pasca sarjana di Universitas Palangka Raya, saya ditertawain karena pada usia menjelang 50 tahun masih memikirkan mau sekolah. apa pentingnya brother?? Apakah mau naik pangkat atau golongan? Tentu saja tidak karena pangkat tertinggi bagi aktivis buruh adalah memberikan jalan keluar (solusi) terhadap permasalahan dunia kerja dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Dengan dasar itu, maka seorang aktivis buruh dituntut harus memiliki ilmu pengetahuan yang memadai agar mampu menjawab segala permasalahan dunia kerja, Namun Kuliah era pandemic covid-19 tentu saja tidak mudah bagi saya yang telah berumur setengah abad, semua serba baru dan wajib dipelajari dengan memberdayakan kemajuan tekhnologi informasi, semua pertemuan kuliah dilakukan lewat zoom metting, saya bersyukur punya anak yang sudah besar dan akrab dengan dunia internet sehinga dapat membantu saya mengikuti setiap mata kuliah dari para dosen.

Saya juga berterima kasih kepada seluruh dosen dan pembimbing universitas Palangka Raya, terkadang saya merasa iri melihat dosen yang lebih muda dari saya tetapi sudah memiliki sederet gelar akademik yang membanggakan, semoga kelak setelah lulus kuliah S2 dengan bimbingan para dosen saya dapat lebih bermanfaat memberikan solusi hukum terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya manfaat untuk komunitas masyarakat Buruh yang sudah lama menunggu terobosan hukum untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang hemat, efisien dan tidak bertele-tele.

Saya mengambil judul tulisan ini sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat buruh dimana pentingnya regulasi yang hemat dan efektif serta tidak bertele-tele untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial, satu-satunya Instrumen hukum yang menjadi acuan untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 terasa sangat melelahkan untuk sampai kepada keadilan yang diharapkan masyarakat buruh, karena itu dalam tulisan ini saya akan membedah beberapa ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut sebagai hasil penelitian mahasiswa program pasca sarjana untuk memangkas birokrasi hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana thema tulisan saya.

II.BIROKRASI HUKUM PHI YANG BERTELE-TELE

Dalam tulisan ini saya membagi 4 (empat) tahapan yang diatur dalam UU No.2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, semua mesti dilalui kalangan buruh untuk memperoleh kepastian hukum dalam setiap perkara perselisihan hak dan kepentingannya, tak peduli berapa jumlah atau nilai rupiah yang diperselisihkan, semua harus melalui perundingan bipartite dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari, kemudian dilanjutkan dengan perundingan Tripartit atau mediasi pada Dinas Tenaga Kerja dengan durasi waktu juga 30 (tiga puluh) hari, selanjutnya masa tunggu surat anjuran mediator selama 10 (sepuluh) hari baru kemudian menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan hubungan industrial dengan durasi waktu 60 (enam puluh) hari sejak pendaftaran gugatan hingga putusan pengadilan perselisihan hubungan industrial.

Pasal 3 UU No.2 tahun 2004
(1) Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.

Pasal 13
(1) Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.
(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka: a.mediator mengeluarkan anjuran tertulis;
b. anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertamaharus sudah disampaikan kepada para pihak; c.para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis;

Pasal 15
Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
Pasal 88
(1)Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima gugatan harus sudah menetapkan Majelis Hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang Hakim sebagai Ketua Majelis dan 2 (dua) orang Hakim Ad-Hoc sebagai Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perselisihan
Pasal 89
(1)Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan Majelis Hakim, maka Ketua Majelis Hakim harus sudah melakukan sidang pertama.
Pasal 103
Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama.

Dengan sederet birokrasi hukum dan durasi waktu yang diatur dalam ketentuan diatas, artinya untuk bisa sampai kepada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial, pencari keadilan paling sedikit memerlukan waktu 130 (seratus tiga puluh) hari atau 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari, dan setelah putusan masih juga ada jedah waktu 14 (empat belas) hari kerja untuk menyatakan sikap apakah menerima dengan putusan Majelis hakim atau keberatan dan mengajukan Kasasi, belum kita hitung durasi waktu bila salah satu pihak menyatakan kasasi kepada Mahkamah agung yang biasanya paling cepat 4 (empat) bulan baru mendapatkan relase pemberitahuan putusan Kasasi.

Berikut ini, penulis membahas 3 (Tiga) kasus perselisihan buruh yang ditangani oleh penulis sendiri sebagai kuasa hukum penggugat, perkara ini dijadikan bahan penelitian sumple karena tergolong paling lama prosesnya sejak perundingan Bipartit, Mediasi dinas tenaga kerja, mengajukan gugatan di pengadilan hubungan Industrial hingga putusan Kasasi oleh majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

  1. Gugatan Suryadi mandor PT.Sakti Mait Jaya Langit, perkara berproses pada tahapan Perundingan Bipartit bulan Maret 2015, selanjutnya tahap mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan terbit Surat Anjuran Mediator pada Bulan Mei 2015, dan mulai disidangkan Juli 2015 dalam perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena mengundurkan diri bertentangan dengan pasal 162 UU No.13 tahun 2003 dan upah tidak dibayar.
    Perkara ini diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada bulan September 2015 dan dimenangkan oleh penggugat dengan amar putusan membatalkan pemutusan hubungan kerja dari tergugat, memerintahkan tergugat membayar upah serta denda keterlambatan sesuai ketentuan pasal 55 PP78/2015, memerintahkan tergugat mempekerjakan kembali penggugat sesuai jabatan dengan masa kerja bersambung tidak terputus.
    Selanjutnya PT.Sakti Mait Jaya Langit mengajukan Kasasi dan putusan kasasi baru turun dari Mahkamah Agung pada bulan September 2016, putusan dengan nilai gugatan sebesar Rp.11.800.000,- ini baru dapat dilaksanakan (eksekusi) pada bulan februari 2017. Bila dihitung sejak dimulainya perundingan bipartite bulan maret 2015 hingga pelaksanaan putusan bulan februari 2017, butuh waktu 23 bulan bagi Suryadi untuk mendapatkan haknya sebesar Rp.11.800.000,-
  2. Gugatan Mulyati tenaga kontrak PT.Mandala Multi Finance tahun 2016 dalam perkara PHK diputus kontrak sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), perkara ini proses bipartite bulan april 2016, selanjutnya mediasi bulan mei 2016 baru kemudian mengajukan gugatan dipengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri palangka raya pada bulan Juni 2016 dan dimenangkan oleh penggugat dengan amar putusan memerintahkan tergugat membayar ganti rugi seluruh gaji selama sisa masa kontrak.
    Selanjutnya PT.Mandala Multi Finance mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan baru putus bulan Desember 2017 dan dilaksanakan pada bulan februari 2018.
  3. Gugatan 96 orang Karyawan harian lepas PT.Semangat Usaha Agro dan PT.Usaha Handalan Perkasa tahun 2018 tentang pembayaran kekurangan upah minimum tahun 2017-2018, kekurangan upah minimum yang digugat hanya sebesar Rp.15.100,-/Hari kerja, nilai gugatan antara Rp.1.900.000 sampai 4.000.000 yang membedakan jumlah gugatan adalah absensi kehadiran bekerja.perkara ini dimenangkan oleh 64 orang penggugat dengan amar putusan memerintahkan tergugat membayar kekurangan upah minimum kepada 64 orang penggugat, sedangkan untuk 32 orang penggugat dinyatakan sudah menerima pembayaran saat perselisihan berlangsung dipengadilan.
    Selanjutnya PT.Semangat Usaha Agro dan PT.Usaha Handalan Perkasa mengajukan kasasi ke Mahkamah agung, dan putusan mahkamah agung baru pada Bulan April 2019, dengan berbagai alasan dari perusahaan, putusan Mahkamah Agung baru dilaksanakan bulan Februari 2020, para penggugat yang memperselisihkan kekurangan upah minimum sebesar Rp.15.100,-/HK baru mendapatkan haknya 2 tahun sejak dimulainya perundingan Bipartit.

Dari contoh kasus diatas, kita dapat melihat betapa sulitnya buruh untuk mendapatkan keadilan, tidak heran bila setiap tahunnya jumlah perkara buruh tidak mencapai 20 perkara PHI di Pengadilan Negeri Palangka Raya, bukan pekerjaan mudah untuk dapat membawa permasalahan buruh ke Meja Pengadilan, selain jumlah tuntutan yang rata-rata kecil, proses hukum untuk sampai kepada keadilan juga sangat panjang dan bertele-tele, sehingga buruh enggan untuk berperkara.

Ketika perkara Suryadi diputuskan menang oleh Mahkamah Agung sebesar Rp.11.800.000,- saya kesulitan mencari penggugat prinsifal, saya mendatangi rumahnya dibarak tetapi Suryadi sudah pindah, nomor Handpone terdahulu sudah tidak aktif, saya sempat mengumumkan mencari lewat facebook tetapi tidak berhasil, beruntung bagi saya dapat bertemu Suryadi ketika saya makan diwarung bawah jembatan Kahayan, saya melihat lelaki itu menjadi tukang parkir, kurus dan ubanan tidak lagi segagah ketika menjadi Mandor di PT.Sakti Mait Jaya Langit.


Loading...

Pos terkait

Loading...