Sulit Akses Informasi Publik, Pemdes Sembung Dilaporkan ke KIP Jatim

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Bojonegoro – Sulitnya mendapatkan informasi publik dari Pemerintah Desa (Pemdes) Sembung Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, Gunaidik, warga Kecamatan gayam akan mengirimkan surat Permohonan Informasi ke Komisi Informasi Publik Jawa Timur (KIP Jatim).

“Seharusnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) serta jawaban dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Bojonegoro, PPID Kecamatan Kapas melakukan fasilitasi antara saya selaku pemohon informasi dengan pemerintah desa Sembung selaku penguasa informasi,” ucap Gunaidik, Sabtu (14/11/2020).

Bacaan Lainnya

Sebelumnya, Gunaidik mengirimkan surat Permohonan Informasi (PI) ke PPID Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 22 September dan teregister tertanggal 24 September dengan Nomor 039/IX/PPID/BJN/2020 untuk mendapatkan informasi publik Desa Sembung.

Surat PI tersebut akhirnya dijawab oleh PPID Kabupaten Bojonegoro, untuk dilakukan pertemuan antara Gunaidik selaku Pemohon Informasi dengan Pemerintah/Kepala Desa Sembung selaku penguasa informasi dan dokumen yang akan difasilitasi oleh PPID Kecamatan Kapas. Sebagaimana yang tertulis dalam surat jawaban informasi dari PPID Kabupaten Bojonegoro kepada Camat Kapas dengan nomor 489/1552/412.213/2020 tanggal 28 September 2020.

Sementara itu Camat Kapas, Agus Susetyo Herdiyanto ditemui di kantornya mengatakan, “Saya sudah berulang kali menyampaikan ke Kepala Desa Sembung, untuk memberikan informasi publik ketika ada yang memintanya. Kalau ingin membentuk PPID Desa silahkan belajar ke desa Pejambon yang telah lebih dulu membentuk PPID Desa,” ungkap Agus.

Namun pada kenyataannya, hingga hari ini Gunaidik tidak menerima informasi apapun dari Pemerintah Desa Sembung dan akan melanjutkannya ke KIP Jatim.

”Beberapa hari yang lalu saya sudah mencoba menemui pihak pemerintah desa melalui Sekretaris Desa, Mardiko Agus Nugroho di rumahnya, karena kantor sudah tutup. Dalam rangka menindaklanjuti WhatsApp dari Sekcam Kapas kepada Kabid PIAP Diskominfo Bojonegoro, yang diforward ke saya, yang mengatakan bahwa dokumen dan informasi yang saya minta sudah disiapkan oleh pihak pemdes Sembung dan sewaktu-waktu bisa diambil. Namun sesampainya di rumah Sekdes, saya hanya diberikan 3 item informasi dari 5 item yang saya mohon. Itupun kemudian saya diminta untuk menandatangani penyerahan berkas tersebut, sehingga saya menolak dan lebih memilih untuk mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) di KIP Jatim, karena informasi yang saya minta tidak mendapatkan jawaban sesuai dengan yang saya mohonkan,” bebernya.

Dirinya berharap, pemerintah tidak main-main dengan keterbukaan informasi publik.

“Keterbukaan informasi sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang mengikuti. Bagaimana Open Government Partnership (OGP) ini bisa terwujud, kalau dari pemerintahan paling bawah saja sudah tidak open?,” herannya.
(Jay/Goen)


Loading...

Pos terkait

Loading...