Bupati Blora Diperiksa Bawaslu Soal Bansos, Besok Kepala Dinsos

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Bupati Blora Djoko Nugroho memenuhi undangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blora. Djoko diperiksa terkait laporan dugaan bagi-bagi bantuan sosial (bansos) berisi masker dan kalender bergambar istrinya, Umi Kulsum yang maju sebagai calon Bupati Blora. Bantuan itu diberikan kepada korban puting beliung di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, Selasa (10/11) lalu.

Dalam pengakuannya kepada awak media, Kokok sapaan akrab Bupati Blora mengaku tidak mengetahui adanya kalender bergambarkan pasangan nomor urut 3 (Umat) dalam paket sembako untuk korban puting beliung tersebut. Bahkan saat dirinya memberikan bantuan tersebut dirinya hanya memberikan sembako tanpa ada kalender yang dituduhkan.

Bacaan Lainnya

“Saya tidak melakukan itu yang dituduhkan, saya hanya memberikan bantuan secara simbolis. Itu tidak ada, jadi itu tidak benar,” ucapnya, Selasa (17/11/2020).

Kokok mengklaim tidak tahu asal-usul kalender dan masker bergambar istrinya yang berada di dalam bingkisan bantuan sembako. Situasi di lokasi saat itu ramai dipenuhi warga.

“Sembako sebelum saya datang itu sudah dibongkar, semua orang melihat. Saya menunggu lama karena penerimanya belum ada yang datang,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Blora, Lulus Mariyonan mengungkapkan ada sekitar 20 pertanyaan yang ditanyakan kepada Bupati. Bupati juga mengakui bansos tersebut memang dari Pemkab Blora.

“Pemanggilan pak Bupati dalam rangka klarifikasi sebagai terlapor penanganan pelanggaran pemilu terkait bantuan sembako di desa Kutukan Randublatung. Bupati menjelaskan kehadirannya bahwa bantuan itu dari Dinas Sosial dan kehadirannya murni untuk memberikan bantuan itu,” terang Lulus.

Lebih lanjut, pada hari yang sama Bawaslu Blora juga telah memanggil Camat Randublatung, Budiman serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Mulyowati.

“Di kantor sini tadi ada 3 yang klarifikasi ada pak Camat Randublatung, ibu Mulyowati dari protokol dan tadi pak Bupati. Besok kita agendakan Kepala Dinas Sosial, sedangkan Pak Irawan Kasubbag terkait dokumentasi di protokol,” beber Lulus.

Setelah melakukan klarifikasi terhadap para terlapor, selanjutnya Bawaslu akan mengkaji bersama Gakkumdu yakni meliputi Bawaslu, Polres dan Kejaksaan. Sesuai dengan tata cara penanganan pelanggaran dan prosesnya maksimal lima hari.

”Ini hari kedua setelah registrasi. Berarti masih ada tiga hari lagi,” pungkasnya.
(Jay)


Loading...

Pos terkait

Loading...