Bawaslu Blora Diberi Kado Underwear

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah orang yang tergabung dalam Front Masyarakat Peduli Demokrasi berlangsung tertib dan lancar yang dijaga aparat kepolisian dari Polres Blora. Hal ini tak lain adalah upaya mengawal kasus pelaporan yang telah menyeret nama Bupati Blora, Djoko Nugroho, Camat Randublatung, Budiman serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Mulyowati, serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blora.

Dalam demonstrasi tersebut, Eksi salah satu koordinator aksi memberikan bingkisan kepada Bawaslu Blora agar menjadi garda terdepan dalam menindak indikasi pelanggaran Pilkada 2020.

Bacaan Lainnya

“Ini (bingkisan) sebagai bentuk dukungan moril kita kepada Bawaslu. Isinya adalah underwear (pakaian dalam), lipstik, handbody, dan obat kuat, agar Bawaslu gahar. Obat kuatnya adalah tanduk rusa. Artinya Bawaslu jangan bersikap banci, bersikap cemen untuk menyikapi indikasi pelanggaran pilkada. Jadi Bawaslu harus menjadi garda terdepan untuk menyikapi semua pelanggaran pilkada,” ucap Eksi dihadapan para awak media, Rabu (18/11/2020).

Lebih lanjut, Eksi mengatakan bahwa Bawaslu Blora jangan hanya gahar pada alat peraga kampanye (APK) saja.

“Bawaslu jangan hanya garang mencopoti APK-APK, tetapi bawaslu harus garang juga menyikapi semua indikasi pelanggaran pilkada 2020. Karena kita mengkritisi politisasi anggaran, supaya kawan-kawan Bawaslu mempunyai taring dan juga gahar, bukan hanya pencegahan tapi juga penindakan,” tegasnya.

Sedangkan Perwakilan Front Masyarakat Peduli Demokrasi, Joko Supratno menyampaikan agenda yang dilakukan hari ini adalah sebagai bentuk peringatan keras kepada Bawaslu Blora bahwa apa yang disampaikan terlapor 1 (Bupati Blora, Djoko Nugroho) adalah bohong.

“Apa yang disampaikan terlapor 1 (Bupati) adalah bohong, kami meminta dan mendesak Bawaslu menyampaikan ini kepada Gakkumdu,” ujarnya.

Bahkan, dirinya siap memberikan bukti tambahan lainnya kepada Bawaslu jika nantinya dibutuhkan.

“Jangan berhenti pada retorika prosedural, karena teman-teman di belakang kita banyak. Akan ada settingan seolah Humas Pemkab dan kecamatan baik terlapor tidak akan merasa bersalah dan mengalah, dicarikanlah kambing hitam yang akan memasang badan akan kita pidanakan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Blora Lulus Mariyonan menegaskan, jika Bawaslu Blora bekerja tidak dalam tekanan pihak manapun. Terkait laporan dari masyarakat pihaknya mengaku dibatasi dengan waktu dan dirinya sudah membagi kepada anggota Bawaslu lainnya sehingga segera bisa diselesaikan.

“Kami mohon pengertiannya karena kita bekerja sesuai aturan dan waktunya yang dibatasi, kami bagi tugas agar tujuannya semua dapat bisa diselesaikan,” ungkap Lulus.

Dalam kesempatan itu juga, Lulus mengajak untuk menghadirkan Pilkada Blora 2020 yang berkualitas dan berkeadilan. Dan itu dimulai dari penyelenggara pemilu yakni Bawaslu dan semua pihak yang terlibat di dalamnya.

“Sekali lagi kalau kalau soal keberanian bagi kami tidak ada alasan untuk tidak berani, Bawaslu bekerja tidak atas dari tekanan siapapun, Bawaslu tidak sendirian, TNI, POLRI, anda adalah teman kami,” tegasnya.

Bawaslu Blora telah melakukan klarifikasi terhadap Camat Randublatung, Budiman serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Mulyowati, serta Bupati Blora, Djoko Nugroho dan hari ini juga telah mengklarifikasi Kepala Dinsos P3A Kabupaten Blora, Indah Purwaningsih.
(Jay)


Loading...

Pos terkait

Loading...