Demo Bawaslu Blora, Jangan Ada Drama Korea dalam Pemeriksaan

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Kantor Bawaslu Blora ramai didemo sejumlah orang yang tergabung dalam Front Masyarakat Peduli Demokrasi. Aksi demonstrasi ini dilakukan untuk mengawal kasus pelaporan yang telah menyeret nama Bupati Blora, Djoko Nugroho.

Seno Margo Utomo, koordinator aksi dihadapan para awak media menyampaikan bahwa aksi ini merupakan dukungan kepada Bawaslu Blora agar bekerja secara profesional dan tidak terlibat dalam drama korea (drakor) penguasa.

Bacaan Lainnya

“Kami mendukung Bawaslu Blora bekerja secara profesional, karena bekerja tidak atas tekanan tapi atas dukungan. Kami juga menyampaikan pelanggaran ini terus terjadi, bahkan akan terjadi dalam pembahasan RAPBD 2021. Maka kami menyampaikan pesan ini menyetop politisasi anggaran dan jangan ada drakor dalam pemeriksaan ini. Kemarin terlapor menyampaikan keterangan tidak tahu, padahal faktanya terjadi. Kami ingin penguasa tidak melakukan drakor dan Bawaslu terlibat dalam drakor ini. Kami ingin semua bekerja sesuai regulasi,” ucapnya, Rabu (18/11/2020).

Lebih lanjut, Seno mengungkapkan politisasi anggaran ini dilakukan melalui beberapa paket bantuan melalui dinas-dinas atau OPD.

“Hari ini kami menerima informasi ada paket-paket bantuan di dinas-dinas yang akan dibagikan tapi masih menunggu ijin bapak (bupati). Ini yang menurut kami tekanan bagi OPD, mereka sebenarnya tidak ingin terlibat dalam politisasi anggaran ini, tapi ada upaya serius dan masif dilakukan oleh kekuasaan agar bantuan-bantuan dari APBD ini digunakan untuk memenangkan salah satu paslon, karena mereka berada di bawah tanggungjawab pimpinan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Blora Lulus Mariyonan mengapresiasi dukungan tersebut dan menegaskan Bawaslu bekerja sesuai regulasi.

“Ini adalah wujud dukungan dari masyarakat, kita terima dengan baik. Perlu kita sampaikan kepada semuanya bahwa Bawaslu tetap bekerja tidak dibawah tekanan dan sindiran, Bawaslu bekerja berdasarkan regulasi yang ada,” ujar Lulus.

Lulus juga menyampaikan bahwa proses aduan ini sudah berjalan lima hari.

“Sudah 9 orang yang kami panggil, nanti akan digelar pembahasan dengan Gakumdu sebelum kita umumkan hasilnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, From Masyarakat Peduli Demokrasi melaporkan nama-nama terkait penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari APBD Blora yang dibagikan di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung, Blora yang disisipi kalender dan masker bergambar paslon 03.
(Jay)


Loading...

Pos terkait

Loading...