Fortrap Hendus Praktik Dugaan Korupsi Di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Banyuwangi – Melalui kuasa hukumnya, Forum Transparasi publik (Fortrap) akan segera melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Satuan Kerja (Satker) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.

Menurut mohammad Amrulloh, SH, M.Hum, selaku kuasa hukum Fortrap, pihaknya menghendus adanya praktik dugaan korupsi tersebut pada pengadaan 1 juta masker.

Bacaan Lainnya

“Jadi klien kami mencium aroma dugaan korupsi yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi dalam pengadaan 1 juta masker di masa pandemic Covid-19 dengan total anggaran mencapai Rp. 5 Miliar rupiah,” ungkapnya, senin (23/11/2020).

Lebih gamblang, Amrulloh menjelaskan jika dalam pengadaan masker yang melibatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pihak Dinas seharusnya hanyalah sebatas memesan masker terhadap UMKM yang ditunjuk sebagai penyedia jasa.

Tetapi dari hasil investigasi Fortrap, ditemukan adanya dugaan permainan dimana pihak Dinas seolah-olah seperti penyedia jasa dengan menyediakan dan menyuplai kain yang digunakan sebagai bahan dasar masker kepada pihak UMKM.

“jadi hasil temuan Fortrap, kain yang digunakan untuk bahan pembuatan masker diduga disediakan oleh pihak dinas, sehingga pihak UMKM hanya menerima jasa/ongkos menjahit sebesar Rp. 1000 rupiah,” beber Amrulloh.

Dengan adanya dugaan permainan tersebut, lanjut Amrulloh, pihaknya mensinyalir adanya markup anggaran yang menyebabkan kerugian negara pada pengadaan masker tersebut.

“Dengan pagu harga per masker sebesar Rp. 5 ribu rupiah, sedangkan pihak penjahit hanya mendapat Rp. 1000 rupiah sebagai ongkos jahit per masker, maka kuat dugaan terjadi markup anggaran pada pengadaan masker di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi, lantaran tidak mungkin harga kain yang digunakan untuk bahan baku utama pembuatan masker tersebut memakan anggaran hingga Rp. 4 ribu rupiah per masker. Dan secara rinci klien kami sudah memiliki bukti-bukti alur dugaan korupsinya,” lanjutnya.

Amrulloh pun menegaskan dengan beberapa bukti yang dipegang kliennya, dirinya optimis bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan untuk mengungkap dugaan praktik korupsi tersebut. Sehingga pihaknya sebagai penerima kuasa akan segera mungkin melayangkan laporan kepada pihak-pihak yang berwenang.

“Dari data-data yang dimiliki klien kami, kami meyakini sudah dapat digunakan untuk dasar pihak berwenang membongkar adanya dugaan korupsi pada pengadaan 1 juta masker tersebut, sehingga dalam waktu dekat, laporan akan kami masukan ke APH (Aparatur Penegak Hukum),” tandasnya.

Sementara itu, melalui pesan Whatshapp, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, Nanin Octaviantie menegaskan jika dalam pengadaan 1 juta masker tersebut, pihaknya sudah melakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Terkait hal tersebut, kami sudah sesuai aturan dan ketentuan yang ada. Dan kami mendapatkan pendampingan dan asisten dari Inspektorat dan Kejaksaan,” singkatnya.

Caption : Gambar Ilustrasi (Foto Istimewa)
Pewarta : Budi. R


Loading...

Pos terkait

Loading...