LCKI dan Pemuda Marhaen Audensi Dengan Bupati Kendal Terkait Isu Coret-mencoret

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Kendal- Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Jawa Tengah bersama Pemuda Marhaen Kendal melakukan audensi dengan Bupati Kendal Jawa Tengah, terkait isu rekaman suara yang tersebar dimedsos tentang pencoretan penerima bansos.

Bupati Kendal Mirna Annisa Msi, di temani Sekertaris Daerah Kendal, Moh Toha, Kepala Inspektorat Kendal, Sugeng, Kepala Kesbangpol, Marwoto, menyambut baik kedatangan dua Ormas tersebut dan menanggapi persolan-persolan yang telah disampakannya di ruang Kerja Bupati Kendal, Rabu (25/11/2020).

Bupati Mirna Annisa menyampaikan bahwa, pihaknya akan segara menindak lanjuti apa yang sudah disampaikan oleh kedua ormas tersebut.

“ Kita juga akan menindak lanjuti terhadap PNS atau Kepala Desa yang terlibat dalam politik praktis, jika ada aduan dari masyarakat yang disertai dengan barang bukti yang jelas,” kata Mirna Annisa.

Menurut Mirna Annisa, permasalahan yang terkait Pilkada ini yang lebih berhak menangani dan mengawasi yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“ Terkait klaim bantuan pemerintah dan ancaman pencoretan kepada warga, saya akan segera menindaklanjuti dengan menerjunkan Inspektorat,” tegas Mirna

Dari hasil audensi tersebut, Bupati Kendal Mirna Annisa akan segera memfasilitasi dua ormas yang telah mengadu kepada pihaknya untuk bisa melakukan audensi dengan pihak-pihak terkait, seperti Bawaslu Kendal, KPUD Kendal dan Polres Kendal.

Pengurus LCKI Jawa Tengah, Doni Sahroni mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengawasi berlangsungnya proses Pilkada 2020 di Kendal.

“ Terkait isu yang tersebar di medsos, patut diduga telah terjadi sebuah ancaman kepada warga, jika tidak mendukung pasangan tertentu akan dicoret dari bantuan PKH, BST dan BPNT,” paparnya.

Doni melanjutkan, dalam rekaman yang sudah tersebar dimedsos. Suara asli atau tidak, dalam rekaman tersebut telah membawa-bawa nama institusi pemerintah.

“ Bantuan yang nyatanya dari pemerintah untuk warga miskin diklaim dan disebutkan dalam isi rekaman tersebut, bahwa paslon yang bicara dalam rekaman bisa mengganti dengan cara mencoret nama warga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah jika tidak mencoblosnya atau mendukungnya,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan juga oleh Ketua Pemuda Marhaen Kabupaten Kendal, Kelana Siwi, menyampaikan bahwa, beredarnya rekaman yang akan mencoret nama warga yang mendapatkan bantuan sangat menciderai proses demokrasi.

“ Terlepas benar atau tidak, yang jelas ada upaya-upaya menciderai proses demokrasi di Kendal yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Ketika sudah menciderai proses demokrasi, berarti juga telah menciderai tata pemerintahan yang selama ini sudah baik,” tegasnya.(zamroni)


Loading...

Pos terkait

Loading...