Minimnya Transparansi Anggaran di Pemdes Gadu Berujung Pelaporan di KIP Jateng

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Blora – Sulitnya mengakses informasi publik di Pemerintah Desa (Pemdes) Gadu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, berujung laporan sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah, Rabu (25/11/2020).

Berawal dari informasi salah seorang warga Desa Gadu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora tentang beberapa pekerjaan di desanya yang diduga tidak sesuai spek, Jayusman salah seorang warga Desa Geneng Kecamatan Jepon Kabupaten Blora yang juga asli Sambong mencoba meminta informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Gadu tertanggal 24 Agustus 2020.

Bacaan Lainnya

Namun setelah ditunggu beberapa waktu tidak juga ada jawaban atas surat yang dimintanya, Jayusman selaku pemohon informasi mengajukan surat kedua atau permohonan keberatan kepada atasan PPID Desa Gadu dalam hal ini adalah kepala desa Gadu. Namun setelah ditunggu beberapa waktu tidak juga ada jawaban, akhirnya PPID Kabupaten Blora mencoba memediasi dengan mengundang pemohon ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Blora pada Rabu, (23/10/2020) lalu.

Jayusman diterima oleh Ary Soesanto, Kabid Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) bersama Sofia, petugas desk PPID Blora di Dinkominfo Blora. Jayusman mengatakan bahwa “Pemdes Gadu kecamatan Sambong tidak ada upaya untuk memberikan informasi yang diminta meskipun sebelumnya sudah dimediasi oleh Ibu Camat Sambong,” ujar Jayusman.

Karena tidak ada titik temu, Ary Soesanto menghubungi Camat Sambong dan mengkoordinasikan agar bisa memfasilitasi pertemuan antara Jayusman selaku pemohon informasi dengan Kepala Desa Gadu selaku penanggung jawab informasi. Dalam komunikasi melalui telpon tersebut akhirnya disepakati pertemuan di kantor Desa Gadu pukul 13.00 WIB yang akan difasilitasi oleh Plt. Sekretaris Kecamatan Sambong.

Sesuai waktu yang disepakati, Jayusman mencoba ke kantor Desa Gadu, namun karena kantor Desa Gadu tutup dan tidak ada seorang pegawai pun Jayusman pulang ke rumah. Selang beberapa waktu kemudian Andik Subeno, Kepala Desa Gadu mencoba menghubungi Jayusman dan mengatakan bahwa tadi dia pulang sebentar. Karena Jayusman sudah pulang ke rumah Jepon, sehingga pertemuan itu pun akhirnya urung terjadi.

Keesokan harinya Kades Gadu mengajak bertemu dengan Jayusman di salah satu warung kopi di ujung utara kota Cepu tepatnya di daerah Mentul. Dalam pertemuan ini Kades Gadu, Andik Subeno mengatakan, “Yang berhak melihat laporan baik APBDes maupun lelang TKD adalah inspektorat dan lembaga yang berwenang, anda tidak punya kapasitas untuk minta informasi tersebut,” ungkapnya.

Kades Gadu tetap bersikukuh tidak memberikan informasi yang diminta terkait DPA APBDes dan berita acara lelang TKD, akhirnya pada tanggal 21 Oktober yang lalu, Jayusman selaku pemohon informasi menguasakan kepada temannya untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) ke KIP Jawa Tengah, dan sudah teregister dengan nomor register 080/SI/X/2020.

Ditemui di salah satu warung angkringan depan kecamatan Sambong, Jayusman mengatakan, “Saya berharap pemerintah desa tidak main-main dengan informasi publik. Saya melangkah sesuai Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta beberapa peraturan komisi informasi, yaitu PERKI Nomor 1 tahun 2010 dan PERKI Nomor 1 tahun 2018. Disitu disebutkan batas waktu pemberian informasi yang harus diberikan, karena informasi yang saya minta adalah informasi yang terbuka. Kalau dia ngeyel tidak mau memberikan informasi ya ngga papa, nanti kita ketemu di sidang ajudikasi non litigasi di KIP Jateng,” kata Jayusman dengan nada kesal.
(Jay/Goen)


Loading...

Pos terkait

Loading...