Warih Andono: Pembangunan Jangan Dilanjutkan Dulu Sebelum Ijin Pendirian Dimiliki

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Sidoarjo -DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Komisi A melakukan Hearing dengan PT. Karunia Mega Abadi (KMA) dan PT. Kurnia Alam Property (KAP) perihal ijin pendirian bangunan yang ada di Desa Tempel Kecamatan Krian di ruang rapat, Kamis (7/1)

Hadir pada kesempatan tersebut adalah Perwakilan Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Sat Pol PP, Pol PP Kecamatan Krian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perwakilan kedua PT pengembang, Kepala Desa Tempel, BPD dan perwakilan warga desa.

Pada Hearing tersebut perwakilan dari PT. KMA, Fifin bagian keuangan memaparkan bahwa KMA sudah melakukan perijinan tapi masih proses dan itu dikerjakan oleh pihak notaris melalui OSS,’ katanya.

Dan perwakilan dari PT. KAP, Mulyono bagian keamanan memaparkan tidak jauh sama dengan apa yang diutarakan oleh pihak KMA dan menunjukan satu lembar bahwa KAP sudah berijin,’ terangnya.

Anggota DPRD Komisi A, Warih Andono menegaskan bahwa kedua pengembang tersebut harus melakukan perijinan dulu sebelum melakukan pendirian pembangunan dan harus serta wajib dimiliki oleh semua pengembang dalam melakukan kegiatan,’ tegasnya.

Sedangkan dari Dinas PMPTSP mengatakan bahwa perijinan yang dilakukan oleh kedua pengembang hanya sampai di OSS masih belum efektif dan berkas kelengkapannya dalam kepengurusan ijinnya tidak dilengkapi atau belum lengkap sampai sekarang,’ tegasnya.

Perwakilan dari Dinas Perkim, berkas yang ada di dinas kami perihal kedua pengembang tersebut belum dilengkapi sampai sekarang dan kita tidak berani mengeluarkan rekom untuk melakukan perijinannya,’ ucapnya.

Sat. Pol PP dari bidang penertiban saya minta untuk kedua pengembang jangan melakukan kegiatan pembangunan dulu sebelum dilengkapi perijinannya. Jika itu dilanggar maka akan saya tutup atau saya segel dengan garis polis line. Saya minta atribut yang ada dikedua pembangunan untuk dicopot atau dilepas secepatnya dan jika himbauan ini tidak ditaati maka akan saya lakukan tindakan tegas,’ tegasnya.

Terpisah, Moch. Nizar, SH., Bupati LIRA Sidoarjo dikantornya menambahkan bahwa pembangunan dari kedua PT pengembang tersebut harus ditutup karena tidak atau belum memiliki ijin. Semua pendirian bangunan harus mempunyai ijin sebelum melakukan pembangunan sebab semua itu ada aturannya,’ pungkasnya. (HERI)


Loading...

Pos terkait

Loading...