Bupati Biak: Daerah Diwajibkan Terapkan Aplikasi SIPD, ASN Lambat Gajian

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Biak Numfor – Gaji ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Daerah Biak Numfor terlambat gajinya diawal Januari 2021. Para ASN diminta bersabar sambil menunggu pemerintah daerah mencari solusi untuk membayar gaji tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor mengupayakan akan membayar gaji ASN secepatnya dengan mencari solusi yang tepat.

Keterlambatan gajian ASN ini sebenarnya tidak hanya terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, namun dialami oleh semua ASN yang ada di seluruh Indonesia. Hal ini disebabkan karena aplikasi penggajiannya pakai SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) sebagai mana diwajibkan seluruh pemerintah daerah Indonesia.

Tak hanya hanya soal penggajian, namun diwajibkan RAPBD tahun 2021 diseluruh pemerintah daerah di Indonesia wajib menggunakan aplikasi SIPD. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor penyusunan RAPBD tahun 2021 sedang disesuaikan dengan semua petunjuk yang ada dalam system aplikasi SPID itu.

Sekedar diketahui, aplikasi ini akan memberikan kemudahan bagi siapa saja (termasuk masyarakat) dalam mengontrol penggunaan keuangan daerah. Setiap penyusunan program juga wajib terinci dalam aplikasi itu, misalnya saja untuk uang makan disetiap kegiatan harga nasi kotak juga harus tertera dalam aplikasi tersebut. Demikian halnya peneriman bantuan, jelas alamatnya, nomor KTP dan sejumlah penggaran lainnya juga harus terinci.

“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Biak Numfor meminta ASN bersabar atas keterlambatan penggajian ini, saya paham benar hal yang dialami oleh ASN karena berbagai kebutuhan, untuk itu kami sedang mencari solusi bagaimana gaji ini dibayar, ya diupayakan secepatnya. Dan perlu diketahui hingga saat ini Dana Alokasi Umum (DAU) yang mestinnya dipakai bayar gaji ASN belum ditransfer dari Pemerintah Pusat,” jelas Bupati Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd kepada wartawan dan ketika memimpin apel pagi di Halaman Kantor Bupati, Selasa (12/1/2021).

Penerapan aplikasi baru itu wajib dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang perencanaan, penganggaran dan tata kelola keuangan pemerintah daerah. PP ini mengamanatkan perubahan keuangan dari Sistem Informasi Manajemen Akutansi dan Keuangan Daerah (SIMAKDA) menjadi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

“Keterlambatan pembayaran gaji ini bukan karena defisit anggaran, melainkan karena masalah teknis. Aplikasi penggajiannya pakai SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) belum jalan. Saat ini sedang diupayakan maping aplikasi dulu, dan sampai saat ini belum ada anggaran DAU ditransfer dari pemerintah pusat,” jelasnya lagi.

Bupati Herry Naap menegaskan ulang, keterlambatan ini hanya karena sistem aplikasi SIPD. “Gaji pasti dibayar. Kami masih cari solusi gimana cara bayarnya,” tegasnya. Dia minta para ASN bersabar. ” Masalahnya aplikasi, agak ruet. Teknis sekali, dan ini kami berupaya segera menyesuaikannya,” ujarnya.(JER)


Loading...

Pos terkait

Loading...