DPA Blora 2021, Prioritas Anggaran Terbesar di Dinas Pendidikan

  • Whatsapp

ANALISAPUBLIK.COM | Blora– Pemerintah Kabupaten Blora menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2021 kepada 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah kabupaten setempat pada Kamis, (14/01/2020).

Sekretaris Daerah (Sekda) Blora, Komang Gede Irawadi mengaku, penyerahan DPA tahun ini sempat mundur lantaran adanya peralihan dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri No 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomor perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Bacaan Lainnya

Komang juga memaparkan, rincian postur APBD tahun 2021 didominasi oleh pendapatan transfer.

“Pendapatan sebesar 2.137 miliar rupiah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 259 miliar rupiah, pendapatan transfer 1.796 miliar rupiah dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar 78 miliar rupiah,” terangnya.

Lebih lanjut, dirinya menambahkan, untuk Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp 2.198 Miliar yang terdiri dari belanja operasi Rp 1.375 M atau sebesar 63%, Belanja modal Rp 373 Miliar atau sebesar 17%, Belanja tidak terduga Rp 30 Miliar atau sebesar 1%, dan Belanja transfer Rp 419 Miliar atau sebesar 19%. Sedangkan prioritas anggaran di tahun 2021 ini distribusi anggaran terbesar yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 666 Miliar, dilanjut Dinas Kesehatan Kabupaten sebesar Rp 259 Miliar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 179 Miliar dan Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan sebesar Rp 50 Miliar.

Komang juga mengimbau kepada semua Kepala OPD agar berhati-hati dalam pengisian SIPD serta meminta untuk mempercepat pelaksanaan lelang bagi OPD yang mempunyai kegiatan dengan nominal anggaran yang besar.

“Kepada Kepala OPD untuk cepat melaksanakan lelang, terutama untuk DAK (Dana Alokasi Khusus) yang besar. Jika pengisian asal-asalan, kegiatan yang dilakukan tidak bisa dicairkan dan harus menunggu perubahan. Karena 80% dana kita tergantung dari keuangan negara,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Blora Djoko Nugroho mengingatkan, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, bisa saja kebijakan yang ada bisa berubah. Dirinya berharap kepada seluruh OPD untuk memahami itu.

“Dengan adanya corona jangan lupa, sewaktu-waktu kebijakan pemerintah berubah, uang yang disampaikan kepada panjenengan itu sangat berharga bagi masyarakat. jangan sampai ditarik lagi karena kesalahan kita. Bisa jadi uang yang sudah disampaikan kepada kalian ditarik lagi karena kesulitan keuangan negara,” pungkasnya. (Jay)


Loading...

Pos terkait

Loading...